Patrialis Akbar Minta Dijadikan Tahanan Kota, Keluarga Jaminannya

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap judicial review di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebelum mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Juni 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, meminta agar statusnya dijadikan tahanan kota. Permintaan itu ia sampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hari ini, Senin, 3 Juli 2017. “Saya ajukan jaminan istri dan anak saya,” katanya.

Patrialis merasa telah dizalimi dengan penegakan hukum. Ia mengungkit soal keterlibatannya dulu dalam pembuatan Undang-Undang Tipikor. Selain itu, ia mengklaim turut mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melarang semua orang membicarakan soal uang dengannya.

Baca: KPK Pertimbangkan Permohonan Patrialis Akbar Jadi Tahanan Kota

Dalam persidangan itu, ia kerap menyebut "masya Allah". “Undang-Undang Tipikor, saya ikut tanda tangan. Saya di dalam sana. Masya Allah, mereka tidak melihat itu,” ucapnya.

Hingga saat ini, Patrialis Akbar masih merasa bingung mengapa dirinya terkena operasi tangkap tangan. Ia mengklaim tidak pernah menerima uang. Ia juga merasa heran dengan pemberitaan yang menyebutkannya ditangkap tangan oleh KPK bersama seorang wanita. "Saya tidak mengerti kenapa saya di-OTT," tuturnya.

Saat memberikan kesaksian dalam sidang hari ini, Patrialis menjelaskan soal pertemuannya dengan bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman. Patrialis mengaku sejak semula merasa Basuki tidak mempunyai kepentingan tertentu sehingga ia berkawan dengannya dan bertemu hingga sedikitnya lima kali. Ia berdalih sudah berkomitmen tidak akan membicarakan uang dengan Basuki.

Baca: Dari Rekaman Telepon Patrialis Muncul Istilah Eceran dan Grosiran

Meski semula Patrialis merasa Basuki tidak punya kepentingan, tapi belakangan Basuki berulang kali menanyakan gugatan uji materi di MK perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK menduga kuat ada dugaan suap dari Basuki kepada Patrialis Akbar untuk mempengaruhi putusan gugatan tersebut. Mantan hakim MK itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 2,1 miliar.

DANANG FIRMANTO

Video Terkait:
Ingin Jadi Tahanan Luar, Patrialis Akbar Siap Jaminkan Seluruh Kekayaan








Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

10 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

16 jam lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

16 jam lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

17 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

4 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

4 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

4 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

5 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

6 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

18 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.