Fahri Hamzah: Para Guru Besar Membuat KPK Seperti Berhala

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui wartawan di Media Center DPR setelah rapat pimpinan yang membahas pergantian dirinya sebagai wakil ketua. Senin, 25 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui wartawan di Media Center DPR setelah rapat pimpinan yang membahas pergantian dirinya sebagai wakil ketua. Senin, 25 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan para profesor dan guru besar yang membela Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menjadikan lembaga antirasuah itu sebagai berhala. Menurut Fahri, para guru besar ini mendukung KPK secara buta tanpa data.

    Dukungan dari para guru besar ini, menurut Fahri Hamzah, telah membuat KPK seperti lembaga suci. Bahkan bila ada yang menyuarakan untuk merevisi Undang-Undang tentang KPK atau mengkritiknya, akan dianggap sebagai penistaan. "KPK seperti berhala," katanya dalam surat terbuka yang dikutip dari laman Facebook-nya, Senin, 3 Juli 2017.

    Baca juga:

    Ratusan Guru Besar Dukung KPK Hadapi Hak Angket

    Selain itu, Fahri menyayangkan pula larangan menggelar diskusi tentang UU KPK di kampus-kampus yang didominasi oleh para profesor dan guru besar ini. Padahal para guru besar, kata dia, seharusnya merayakan kebebasan akademik bukan menjadi penganut yang kultus. Menurut dia, kampus tidak lagi menjadi tempat alternatif berpikir.

    "Begitu kita bicara KPK maka semua kebebasan kita hentikan dan nalar kita persembahkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia KPK," ucapnya.

    Baca pula:
    Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati


    153 Guru Besar Tolak Panitia Angket KPK

    Fahri Hamzah meminta para guru besar ini objektif dalam membela KPK. Menurut dia, banyak guru besar dan profesor yang dikriminalisasi oleh KPK. Padahal para guru besar ini memiliki rekam jejak yang baik. "Di antara puluhan guru besar yang dikriminalisasi itu adalah ahli agama dan ahli hukum, masuk akalkah?" ujarnya.

    Ia berujar seorang yang bergelar doktor dan profesor belum tentu memiliki niat jahat untuk korupsi. "Di negara mana ada gejala profesor mencuri uang negara? Betapa jahatnya nalar jahat penegak hukum itu," ucapnya.

    Baca pula:

    Dua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya

    Sebelumnya, ratusan guru besar dan profesor menyatakan dukungannya terhadap KPK untuk menghadapi hak angket yang digulirkan oleh DPR. Selain itu beberapa pakar sempat menemui pimpinan KPK dan memberi masukan dalam menghadapi hak angket ini.

    Menurut Fahri Hamzah, Hak Angket KPK yang bergulir di DPR bertujuan untuk menyelidiki KPK mulai dari kepatuhan kepada undang-undang dalam menjalankan tugasnya, menyelidiki dugaan konflik internal, hingga masalah pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan keterangan palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.