Aktivis Jurnalis Kecam Pemecatan Karyawan Koran Sindo

Reporter

Logo MNC Group. jobsmnc.co.id

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis jurnalis mengecam tindakan MNC Group yang memecat puluhan karyawan Koran Sindo dari berbagai biro di daerah. “Kami mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk turun langsung menangani kasus PHK massal sepihak yang dilakukan MNC Group tersebut,” tulis Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Sasmito melalui siaran pers pada Kamis, 29 Juni 2017.

Sasmito mendapat informasi bahwa sejumlah kantor biro Koran Sindo di daerah ditutup. Penutupan itu terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado, dan Makassar. Akibatnya, puluhan karyawan termasuk wartawan yang sebelumnya bekerja di biro itu dipecat sepihak.

Baca juga: Bupati Halmahera Barat Laporkan Wartawan Posko Malut ke Polisi

Pemecatan itu dilakukan PT Media Nusantara Informasi (MNI). Perusahaan anak group milik Hary Tanoesoedibjo itu juga memutasi karyawan dari Koran Sindo ke unit bisnis lain milik MNC Group. “Menurut informasi, ada sekitar 60-an buruh media yang bekerja di masing-masing biro Koran Sindo itu,” kata dia.

Federasi Serikat Pekerja Media Independen bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan LBH Pers mendesak agar PT MNI melakukan musyawarah bipartit sampai ada kesepakatan dengan para pekerja. “Karena kami menganggap bahwa PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindo adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Pengacara publik LBH Pers, Gading Yonggar.

Jika pemutusan hubungan kerja adalah jalan terakhir, menurut mereka, PT MNI wajib membayarkan hak pesangon pekerja seperti yang tercantum dalam Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila perusahaan akan melakukan mutasi maka perusahaan harus memperhatikan hak-hak pekerja dalam melakukan mutasi dan harus berdasarkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Simak pula: Dewan Pers Larang Pejabat Beri THR Wartawan, Bupati Ini Mendukung

Aliansi wartawan juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja turun langsung menangani kasus PHK massal sepihak yang dilakukan MNC Group tersebut. Kemenaker selaku perwakilan pemerintah harus berani bertindak tegas meskipun perusahaan yang melanggar adalah perusahaan media.

Mereka juga mendesak Dewan Pers untuk turut aktif melidungi para jurnalis dan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan hak-hak karyawan. “Kami mengimbau para pekerja/junalis yang terkena dampak tersebut untuk mengorganisir diri untuk berjuang bersama sehingga tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum yang sengaja menginginkan PHK ini terjadi.”

AVIT HIDAYAT






Suara Keras Azyumardi Azra Soal TWK Pegawai KPK hingga Megawati di BRIN

7 hari lalu

Suara Keras Azyumardi Azra Soal TWK Pegawai KPK hingga Megawati di BRIN

Pemikiran Prof Azyumardi Azra terhadap banyak persoalan di Tanah Air, kerap membuatnya harus bersuara lantang. Misalkan soal TWK dan BRIN.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

29 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Meningkat, Ketua Dewan Pers: Jangan Puas Dulu

33 hari lalu

Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Meningkat, Ketua Dewan Pers: Jangan Puas Dulu

Indeks Kemerdekaan Pers Nasional meningkat, namun Ketua Dewan Pers berpesan agar jangan berpuas diri.


18 Jurnalis Meksiko Dibunuh Tahun Ini, Sebagian Terkait Pemberitaan

39 hari lalu

18 Jurnalis Meksiko Dibunuh Tahun Ini, Sebagian Terkait Pemberitaan

Tahun ini menjadi catatan terburuk bagi dunia jusnalisme di Meksiko. Sampai Agustus, sudah 18 wartawan tewas dibunuh


Diberitakan Ditangkap, Bambang Widjojanto Ajukan Hak Koreksi ke Poskota

47 hari lalu

Diberitakan Ditangkap, Bambang Widjojanto Ajukan Hak Koreksi ke Poskota

Bambang Widjojanto membantah ditangkap polisi seperti yang diberitakan Poskota.co.id


Turki Blokir Akses VOA dan Deutsche Welle, Erdogan Makin Represif?

1 Juli 2022

Turki Blokir Akses VOA dan Deutsche Welle, Erdogan Makin Represif?

Turki memblokir akses ke Voice of America yang berbasis di AS dan radio Jerman Deutsche Welle karena tidak mengajukan lisensi.


Azyumardi Azra: Kami Ingin Dewan Pers Jadi Mitra Kritis Pemerintah

4 Juni 2022

Azyumardi Azra: Kami Ingin Dewan Pers Jadi Mitra Kritis Pemerintah

Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, berharap lembaganya bisa menjadi mitra kritis pemerintah.


Seabad Rosihan Anwar: Tokoh Pers, Sejarawan, Kritikus Film

11 Mei 2022

Seabad Rosihan Anwar: Tokoh Pers, Sejarawan, Kritikus Film

Seabad Rosihan Anwar mengenang kiprah penerima Bintang Mahaputera III, tokoh pers, sejarawan, hingga kritikus film ini.


Rektor IAIN Ambon Bredel Pers Kampus

17 Maret 2022

Rektor IAIN Ambon Bredel Pers Kampus

Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon membredel pers mahasiswa Lintas setelah media itu memberitakan dugaan kasus kekerasan seksual


Hari Pers Nasional, Anies Baswedan: Terima Kasih Sudah Menjaga Proses Demokrasi

10 Februari 2022

Hari Pers Nasional, Anies Baswedan: Terima Kasih Sudah Menjaga Proses Demokrasi

"Apresiasi dan terima kasih kepada insan pers, yang terus menjaga proses demokrasi kita," ujar Anies Baswedan melalui media sosial pribadinya