Kemendagri Minta Daerah Mendata Migrasi Penduduk Pasca-Lebaran

Reporter

Pemudik memacu sepeda motornya saat arus balik di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 28 Juni 2017. Pemudik mulai memenuhi ruas jalan di jalur selatan dari arah Jawa Tengah, Tasikmalaya, dan Garut menuju Bandung, Cianjur, dan Jabodetabek pada H+3 Lebaran. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah meminta pemerintah daerah aktif dalam pengawasan dan pendataan kependudukan pasca-libur Lebaran 2017. Menurut dia, perpindahan penduduk berpotensi terjadi sehingga administrasi kepindahan pun perlu diurus.

“Pemerintah daerah harus aktif melakukan pengawasan dan pendataan agar terbangun kultur baru di sektor kependudukan. Penduduk tidak hanya pindah secara fisik, tapi administrasi kepindahannya juga harus diurus,” katanya melalui pesan tertulis di Jakarta, Rabu, 28 Juni 2017.

Ia mengatakan pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar penduduk bisa tertib administrasi. Sebab, penduduk yang pindah hanya fisik, tapi data administrasi masih di daerah lama, akan merugikan daerah tujuan. “Sebab, penduduk merupakan salah satu penghitung DAU (dana alokasi umum),” ujarnya.

Baca: Gelombang Arus Balik Mulai Menyerbu Jakarta dan Sekitarnya

Ia mencontohkan, penduduk Kabupaten Tegal yang pindah ke Bekasi, tapi tidak mengurus administrasi, tetap dihitung sebagai penduduk Tegal walaupun tinggal di Bekasi. “Bekasi akan rugi dari perhitungan DAU,” ucapnya. Ia pun meminta daerah memperhatikan pendataan kependudukan untuk menghitung DAU.

Di sisi lain, kata dia, secara substantif, harus ada jaminan tempat tinggal dan pekerjaan bagi penduduk yang pindah. “Tidak boleh berpindah dengan menimbulkan masalah pengangguran dan perumahan didaerah tujuan,” katanya. Zudan menuturkan perpindahan penduduk adalah hak warga negara dan pemerintah daerah tak dapat melarangnya.

Ia menilai warga yang tak melaporkan perpindahan akan rugi karena tidak mendapatkan pelayanan di daerah tujuan. “Karena tidak ada datanya di situ (daerah tujuan),” ucapnya.

Baca: Mudik, Sekda DKI: Jangan Bawa Orang Berlebihan, Jakarta Sesak

Contohnya dalam mengurus Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Beras Sejahtera. Data yang tak lengkap dan akurat, kata dia, bisa membuat kebijakan yang salah dalam perencanaan pembangunan di daerah.

ARKHELAUS W.






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

2 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

5 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

5 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

5 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

5 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

7 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

11 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

11 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.