Ridwan Saidi: Ada yang Salah dengan Nama Hak Angket

Reporter

Editor

Budi Riza

Budayawan Betawi Ridwan Saidi melakukan Orasi Budaya di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, 22 Mei 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, mengatakan langkah DPR membuat Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi keliru. Lebih jauh dia menilai pantia hak angket yang dibentuk DPR RI kerap disalahartikan dan tidak sejalan lagi dengan fungsi utamanya.

"Ada yang salah dengan nama hak angket," kata Ridwan di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2017. Ia mengatakan tujuan dari penggunaan hak angket adalah untuk mengevaluasi apakah suatu lembaga sudah berjalan sesuai dengan misinya atau tidak.

Baca: Wakil Ketua DPR Imbau Idul Fitri Jadi Momentum Bangun Persatuan

Namun yang terjadi saat ini adalah hak angket digunakan untuk menyelidiki dan membongkar sesuatu. Sebagai contoh, Ridwan menganggap tidak relevan bagi Pansus untuk meminta rekaman penyidikan kasus dari KPK.

"Seharusnya, Pansus mengevaluasi apakah kebijakan KPK sudah benar, bukan membongkarnya," kata Ridwan.

Baca: Komisi III ingin Mengakhiri Kesan Berseteru dengan Polri dan KPK

Sebelumnya, Pansus hak angket KPK sudah menggelar rapat perdana. Mereka mendesak KPK menyerahkan Miryam Haryani untuk datang ke rapat Pansus. Namun KPK tidak mengabulkan permintaan itu.

Di sisi lain, Ridwan melihat ada pergeseran konstelasi politik ke lembaga hukum. Menurut Ridwan, ada kecenderungan persaingan politik telah bergeser ruang pertarungannya ke lembaga hukum.

Hal yang harus dilakukan agar tidak semakin menjadi-jadi ialah melakukan evaluasi terhadap lembaga tersebut. "KPK kan lahir dari era Reformasi. Elit pendorong reformasi yang mesti evaluasi," ucapnya.

Lebih lanjut, praktisi hukum Saiful Bahri menambahkan hak angket terhadap KPK tidak bisa dipakai untuk memperlemah keberadaan lembaga antirasuah itu. Menurut dia, hak angket tidak bisa dipakai untuk lembaga independen seperti KPK atau kejaksaan agung. "Hak angket itu untuk mengontrol," kata dia.

ADITYA BUDIMAN






Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 jam lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

5 jam lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

17 jam lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

23 jam lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

1 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

1 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

1 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

1 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

2 hari lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

2 hari lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

Bukan hanya informasi modus phishing dengan tautan undangan pernikahan dan kecaman kepada Kepala BRIN, tapi juga ada soal bibit siklon.