Syarat Calon Presiden 20 Persen Dianggap Tak Langgar Konstitusi

Reporter

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menilai penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya memandang putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Draft RUU Pemilu tidak menambah dan tidak mengurangi Pasal 9 UU No. 42/2008 yang tidak dibatalkan MK tersebut," kata Tjahjo, Senin, 26 Juni 2017. Oleh sebab itu, ia beranggapan presidential threshold tidak berlawanan dengan konstitusi.

Banyak pihak punya pandangan lain tentang bunyi pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Dalam pasal itu berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Baca: Presidential Threshold, Ketum PBB Sebut Partai Besar Bisa Gurem

Tjahjo menilai kuantitas besaran partai politik atau gabungan partai politik tidak diatur secara jelas di dalam konstitusi. Ia menyatakan pengaturan itu merupakan kewenangan pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan parlemen.

Di sisi lain, ucapnya, presidential threshold yang diharapkan pemerintah selaras dengan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Presidential treshold mendorong terbangunnya konsolidasi politik yang lebih sehat dan kondisi politik stabil," kata Mendagri.

Baca: Pansus: Ada 3 Skenario Solusi Pembahasan RUU Pemilu yang Macet

Sebelumnya, tidak sedikit kalangan yang menilai penetapan 20 persen presidential threshold bertentangan dengan konstitusi. Bila parlemen dan pemerintah memutuskan adanya ambang batas tersebut tidak menutup kemungkinan akan dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Baca: RUU Pemilu, PDIP Siap Mediasi Pertemuan Ketua Partai dan Jokowi

Seperti diberitakan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah hingga kini belum menyepakati rancangan undang-undang pemilihan umum. Isu paling krusial yang menjadi pembahasan ialah mengenai presidential threshold. Pemerintah ingin ambang batas pencalonan presiden di angka 20 persen dari kursi di DPR.

Sementara sikap parlemen terbelah. Sebagian menginginkan agar semua peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden. Namun ada pula yang meminta agar syarat pengajuan calon presiden diturunkan sampai angka 15 persen.

ADITYA BUDIMAN






Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

1 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

1 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

1 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

4 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

8 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

8 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

9 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

17 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

19 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok