Presidential Threshold 20 Persen Perkuat Dukungan ke Pemerintah

Reporter

Editor

Budi Riza

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah menilai tidak akan ada calon presiden tunggal bila ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen perolehan suara pada pemilu legislatif diterapkan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan presidential threshold tidak dimaksudkan menghalangi munculnya calon presiden lain.

"Rumusan RUU Pemilu yang disusun telah diatur koalisi partai dalam mengusulkan pasangan Capres-Cawapres tidak boleh menyebabkan koalisi partai lainnya tidak dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres ," kata Menteri Tjahjo dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 26 Juni 2017.

Baca: RUU Pemilu Alot, Setya Novanto: Jangan Bebani Presiden Jokowi

Menurut dia, bila hanya ada satu calon saja, maka Komisi Pemilihan Umum akan menolak. KPU juga akan memperpanjang waktu pendaftaran Capres-Cawapres. "Semangat pembentukan undang-undang justru mendorong minimal dua pasang calon," ucap Tjahjo.

Lebih lanjut, aturan presidential threshold dibuat untuk memastikan pasangan Capres-Cawapres memiliki dukungan minimal dari partai atau koalisi partai. Alasannya, kata Tjahjo, ini dilakukan agar jalannya pemerintahan mendapat dukungan efektif di DPR. "Dengan demikian koalisi yang terbentuk diharapkan didasarkan pada kesamaan visi, misi bukan pragmatis," kata dia.

Baca: Pansus: Ada 3 Skenario Solusi Pembahasan RUU Pemilu yang Macet

Parlemen dan pemerintah hingga kini belum menyepakati rancangan undang-undang pemilihan umum. Baik pemerintah maupun parlemen, salah satunya, belum seirama ihwal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

ADITYA BUDIMAN






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

2 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

5 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

5 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

5 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

5 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

7 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

11 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

11 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.