Kenapa GNPF MUI Belum Bahas Rekonsiliasi Ulama dengan Jokowi?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin, dan Pengacara Kapitra Ampera memberikan keterangan setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Ahad 25 Juni 2017. Tempo/Istman

    Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin, dan Pengacara Kapitra Ampera memberikan keterangan setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Ahad 25 Juni 2017. Tempo/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) Bachtiar Nasir menyampaikan bahwa permohonan rekonsiliasi ulama dengan pemerintah belum dibahas pada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Ahad ini, 25 Juni 2017. Ia mengatakan, fokus pertemuan hari ini hanya untuk silaturahmi.

    "Kami belum bicara ke tingkat itu (rekonsiliasi), secara teknis belum," ujar Bachtiar saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan.

    Sebagaimana telah diberitakan, sejumlah ulama mengajukan rekonsiliasi kepada pemerintah saat ini karena merasa dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Mereka menduga kriminalisasi ini berkaitan dengan sejumlah aksi Bela Islam yang mereka gelar beberapa bulan lalu.

    Baca: Jokowi Tutup Halal Bilalal dengan Bertemu Pembela Fatwa MUI

    Salah satu yang mengajukan rekonsiliasi adalah Ketua FPI Rizieq Shihab. Rizieq, yang sekarang dalam pelarian karena kasus penyebaran konten pornografi, memohon rekonsiliasi ulama diwujudkan atau akan ada revolusi.

    Bachtiar menjelaskan, rekonsiliasi belum dibahas karena komunikasi antara GNPF MUI dan pemerintah belum cair. Jika komunikasi dengan pemerintah tidak cair, ia khawatir permohonan rekonsiliasi malah tak akan pernah dibahas. Itulah kenapa, kata ia, pertemuan hari ini fokus ke silaturahmi dan komunikasi.

    "Seusai pertemuan tadi, Alhamdullilah komunikasi sudah mulai cair dan kami mulai saling mengerti, memahami," ujar Bachtiar.

    Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin. Zaitun mengatakan bahwa rekonsiliasi akan dibahas setelah komunikasi dengan pemerintah membaik.

    "Rekonsiliasi belum dibicarakan, tapi ke depannya iya. Silaturahmi tentu harus ada tujuan-tujuannya. Perbaikan komunikasi kan ke arah sana (rekonsiliasi)," ujar Zaitun.

    Baca: Idul Fitri 2017, Jokowi Titip Salam untuk SBY ke Agus dan Ibas

    Secara terpisah, Advokat GNPF MUI Kapitra Ampera mengklaim Presiden Joko Widodo sudah berjanji akan menegakkan hukum dan keadilan secara adil, tak terkecuali terhadap ulama. Oleh karenanya, ia berharap perkara hukum terhadap ulama berjalan adil.

    "Hal yang terpenting (dari pertemuan tadi) adalah Presiden menaruh perhatian terhadap hukum dan keadilan," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.