KPK Tolak Kurma Idul Fitri dari Kedutaan Asing  

Reporter

Petugas memperlihatkan barang bukti hasil OTT Surabaya di Gedung KPK, Jakarta, 6 Juni 2017. KPK mengamankan barang bukti uang Rp 150 juta dalam kasus dugaan suap terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD tentang penggunaan anggaran dan revisi Perda di Provinsi Jatim. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen tidak menerima hadiah ataupun parsel Hari Raya Idul Fitri. Komitmen ini ditunjukkan dengan tidak adanya pejabat KPK yang menerima sesuatu dari orang lain.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, pada Lebaran tahun ini, lembaga antirasuah mendapat kiriman kurma dari salah satu kedutaan asing. Kurma itu langsung ditolak. "Kami sarankan disumbangkan ke badan sosial," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 23 Juni 2017.

Giri tak ingat berapa jumlah kurma yang dialamatkan ke KPK itu. Namun, menurut dia, walau tak banyak, tindakan menolak itu bagus untuk mengubah kebiasaan memberi. "Berapa pun, enggak boleh dari orang yang kami layani. Diperbolehkan hanya sesama rekan kerja di kantor yang sama. Maksimal 200 ribu. Bukan dalam bentuk uang," ujarnya.

Dia mengingatkan agar penyelenggara negara dan pejabat negara lain juga melakukan hal yang sama. Sebab, pemberian parsel Lebaran bisa berpotensi ditumpangi kepentingan lain.

Dari laporan gratifikasi Hari Raya Idul Fitri dua tahun terakhir, Direktorat Gratifikasi KPK mendapati adanya peningkatan pelaporan. Pada 2015, terdapat 94 laporan penerimaan gratifikasi yang terdiri atas bingkisan berupa makanan-minuman, voucher belanja, perabotan rumah tangga, bahan kain, dan barang elektronik dengan total senilai Rp 35,8 juta.

Pada 2016, terdapat 371 laporan penerimaan gratifikasi Hari Raya yang terdiri atas uang tunai, parsel makanan dan minuman, voucher belanja, laptop, sarung, kristal, dan sebagainya. Totalnya Rp 1,1 miliar.

Adapun nilai pelaporan gratifikasi umum yang masuk ke KPK mulai Januari hingga Mei 2017 mencapai Rp 108,3 miliar. Jumlah itu tertinggi yang pernah dicapai. Pada 2016, nilainya mencapai Rp 14.5 miliar, pada 2015 sebesar Rp 7,3 miliar, dan 2014 senilai Rp 3,6 miliar.

Menurut Giri, jumlah pelaporan tersebut terus meningkat setiap tahun seiring dengan kesadaran pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan hadiah terkait dengan jabatan yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan. “Kami hanya menerima laporan sepanjang belum masuk perkara pidana. Jika yang dilaporkan itu sudah dalam proses pengusutan, kami tolak,” ucapnya.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

6 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

9 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.