TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo mengatakan pengakuan tersangka dugaan keterangan palsu dalam perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani, mengklarifikasi tudingan miring yang dialamatkan pada komisinya selama ini.
Sebab, Miryam mengaku mengirimkan surat ke Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya bantahan bahwa ia ditekan sejumlah anggota Komisi Hukum. Surat itu pun telah dibacakan dalam rapat Panitia Angket Senin lalu.
“Saya bersyukur akhirnya kebenaran telah menemukan jalannya sendiri,” kata Bambang, Jumat, 23 Juni 2017.
Baca: Panitia Angket Tanyakan Sikap Kapolri Tolak Jemput Paksa Miryam
Dalam persidangan Maret lalu, penyidik KPK mengatakan Miryam mengaku diancam enam anggota Komisi Hukum, termasuk Bambang, agar mencabut berita acara pemeriksaannya. Atas dasar ini, DPR pun mengajukan hak angket untuk meminta agar rekaman pemeriksaan Miryam dibuka. DPR ingin mengetahui siapa yang benar di antara Miryam dan penyidik KPK.
Panitia angket berencana menghadirkan Miryam dalam rapat guna mengklarifikasi tudingan dan surat pernyataan itu. Namun permintaan Dewan ditolak KPK lantaran dianggap mengganggu penyidikan.
Bambang berharap pengakuan Miryam tersebut disampaikan dalam rapat di DPR. “Semoga berbagai kecurigaan dan misteri yang selama ini tertutup itu terjawab,” katanya.
Pengakuan Miryam ini, kata Bambang, membuat dirinya dan anggota Komisi Hukum lega. Ia berharap hal ini dapat mendinginkan suasana politik yang memanas terkait dengan pro-kontra pemanggilan paksa Miryam untuk meminta konfirmasi tentang kebenaran dan keaslian tulisan tangannya tersebut.
Simak pula: DPR Tersinggung Oleh Surat KPK Soal Pemanggilan Miryam S. Haryani
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Angket Taufiqulhadi mengatakan tetap ingin menghadirkan Miryam. Ia beralasan hal itu formal dan harus disampaikan dalam persidangan.
Adapun surat yang dikirimkan Miryam berbunyi, "Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Miryam S. Haryani, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak merasa ditekan atau diancam oleh Bapak Bambang Soesatyo, Bapak Azis S, Bapak Masinton Pasaribu, Bapak Syarifuddin Sudding, dan Bapak Desmond terkait pencabutan BAP saya pada persidangan tanggal 23 Maret tahun 2017 dan 30 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto. Demikian surat pernyataan ini dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan."
AHMAD FAIZ
