Musim Mudik 2017, Pemerintah Diminta Awasi Jalur Tikus TKI Ilegal  

Reporter

TKI yang akan mudik dari Kuala Lumpur Malaysia. REUTERS/Samsul Said

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di daerah-daerah perbatasan guna mengantisipasi tenaga kerja Indonesia yang masuk melalui jalur ilegal. Sebab, menurut dia, menjelang Lebaran ini, mobilitas TKI yang akan kembali ke kampung halaman diprediksi meningkat.

Pengawasan pemerintah diperlukan agar tidak ada TKI ilegal yang mencoba kembali ke Indonesia lewat jalur laut dan menggunakan kapal-kapal yang tidak laik. "Pemerintah harus memastikan arus mudik TKI ilegal tidak sampai menelan korban. Apalagi cuaca saat ini sedang tidak menentu. Kami tidak mau ada korban akibat kapal-kapal pengangkut TKI yang tidak laik, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu,” katanya lewat pesan singkat, Jumat, 23 Juni 2017.

Baca: Mudik H-3 Lebaran, Tiga Kecelakaan Warnai Tol Brebes - Batang

Politikus Partai Amanat Nasional ini berujar pemerintah harus memanfaatkan musim mudik Lebaran ini untuk memfasilitasi kepulangan TKI ilegal ke Indonesia. Secara bersamaan, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mengurus agar para TKI tersebut dapat mendapat legalitas sebagai pekerja.

"Di Malaysia saja, jumlah WNI yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur jauh lebih banyak dari yang legal. Harus ada upaya sistematis dan terus-menerus untuk mengurus TKI di sana. Pemerintah tidak boleh membiarkan hal seperti ini berjalan terus,” ujarnya.

Baca: Tol Jakarta-Cikampek Macet Parah, Depok ke Cikarang Butuh 6 Jam

Ia menyarankan pemerintah menjemput bola ke daerah-daerah yang sering dilalui TKI secara ilegal. Bila menemukan TKI ilegal, harus segera diurus agar menjadi legal atau dipulangkan ke daerah asal masing-masing. “Jalur-jalur tikus diawasi dengan benar,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah bisa membuka posko di tempat yang diduga terdapat banyak TKI yang tidak memiliki dokumen resmi. “Polanya harus jemput bola,” tuturnya.

AHMAD FAIZ






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

4 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

6 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

7 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

7 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

8 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

8 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.