Soal DPR Ancam Boikot Anggaran KPK, Hasto: Itu Tidak Perlu  

Reporter

Politikus PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai usul anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK  memboikot anggaran tidak perlu dilakukan. Ia menilai usul tersebut hanya membuat ketegangan antarlembaga. 

"Jadi upaya boikot, mencoret anggaran, sebaiknya tidak diperlukan. DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2017, menanggapi ancaman DPR boikot anggaran KPK dan Polri terkait dengan tak dihadirkannya Miryam S. Hariyani dalam rapat Pansus Hak Angket. 

Baca juga: 
DPR Ancam Bekukan Anggaran KPK - Polri, Kopel: Arogansi Kekuasaan

PDIP, kata Hasto, telah menginstruksikan fraksi PDI Perjuangan di DPR bahwa angket KPK bertujuan meningkatkan kinerja KPK. "Untuk memperbaiki di mana yang kurang dan merespons berbagai kritik yang diberikan," ujarnya. Keberadaan angket, kata dia, jangan sampai menciptakan ketegangan yang tidak perlu. 

Usul penggunaan hak anggaran diajukan anggota Pansus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun. Ia menyarankan panitia angket merekomendasikan Komisi Hukum menggunakan hak penganggarannya sebagai respons terhadap KPK dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Baca pula: 
DPR Bakal Boikot Anggaran KPK dan Polisi, Yusril: Mekanismenya?  

DPR Ancam Boikot Anggaran 2018, KPK: Biar Rakyat yang Menggugat

KPK menolak mengizinkan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, hadir dalam rapat panitia angket. Sikap serupa juga disampaikan Kapolri.

Meski menilai penggunaan hak anggaran tak perlu, Hasto meminta siapa pun yang diundang panitia angket KPK oleh DPR untuk datang. "Itu wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan," katanya. Tujuannya agar pansus bisa melakukan penyelidikan dengan sebaik-baiknya.

ARKHELAUS W.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

52 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.