Soal DPR Ancam Boikot Anggaran KPK, Hasto: Itu Tidak Perlu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Politikus PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai usul anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK  memboikot anggaran tidak perlu dilakukan. Ia menilai usul tersebut hanya membuat ketegangan antarlembaga. 

    "Jadi upaya boikot, mencoret anggaran, sebaiknya tidak diperlukan. DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2017, menanggapi ancaman DPR boikot anggaran KPK dan Polri terkait dengan tak dihadirkannya Miryam S. Hariyani dalam rapat Pansus Hak Angket. 

    Baca juga: 
    DPR Ancam Bekukan Anggaran KPK - Polri, Kopel: Arogansi Kekuasaan

    PDIP, kata Hasto, telah menginstruksikan fraksi PDI Perjuangan di DPR bahwa angket KPK bertujuan meningkatkan kinerja KPK. "Untuk memperbaiki di mana yang kurang dan merespons berbagai kritik yang diberikan," ujarnya. Keberadaan angket, kata dia, jangan sampai menciptakan ketegangan yang tidak perlu. 

    Usul penggunaan hak anggaran diajukan anggota Pansus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun. Ia menyarankan panitia angket merekomendasikan Komisi Hukum menggunakan hak penganggarannya sebagai respons terhadap KPK dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

    Baca pula: 
    DPR Bakal Boikot Anggaran KPK dan Polisi, Yusril: Mekanismenya?  

    DPR Ancam Boikot Anggaran 2018, KPK: Biar Rakyat yang Menggugat

    KPK menolak mengizinkan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, hadir dalam rapat panitia angket. Sikap serupa juga disampaikan Kapolri.

    Meski menilai penggunaan hak anggaran tak perlu, Hasto meminta siapa pun yang diundang panitia angket KPK oleh DPR untuk datang. "Itu wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan," katanya. Tujuannya agar pansus bisa melakukan penyelidikan dengan sebaik-baiknya.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.