Bulan Depan 160 Rektor Dikumpulkan, Ryamizard: Bahas Bela Negara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.COJakarta - Bulan depan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bakal mengumpulkan 160 rektor dari sejumlah universitas untuk membicarakan program bela negara.

    “Agar mahasiswa juga mengerti ini,” ujarnya selepas acara pemberangkatan mudik gratis Kementerian Pertahanan di Lapangan Apel Setjen Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2017.

    Baca : 
    Jokowi Perintahkan TNI Terus Tumbuhkan Semangat Bela Negara
    Ryamizard Menolak Ormas Anti-Pancasila Ikut Program Bela Negara

    Dia menyebutkan telah mensosialisasikan program bela negara dari provinsi ke provinsi. Dia menegaskan, program bela negara tidak sama dengan wajib militer.

    “Keliling terus, dari Aceh sampai ke Papua. Nah, itu memberi tahu bahwa ini bukan wajib militer, cuma memberitahukan saja. Biar sadar, siapa sih yang membela negara? Yang membela kan kita sendiri,” dia menjelaskan.

    Program bela negara ini juga untuk mendorong masyarakat umum agar mengerti dan mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. “Yang awalnya tidak mengerti, yang tadinya ideologinya lain, kita paksa harus begitu. Ini kan negara Pancasila maka mestinya seperti, ‘saya Ryamizard, saya Indonesia, saya Pancasila’, kan harus begitu. Kalau tidak mau Pancasila, ya jangan di sini gitu,” ucapnya.


    Rabu kemarin, 21 Juni 2017, bekas Kepala Staf Angkatan Darat TNI itu telah meneken kesepakatan bersama (MOU) terkait dengan pembinaan bela negara dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Kesepakatan itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa kepada narapidana, pengawas lembaga pemasyarakatan, hingga aparat sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

    “Itu kan memang penjahat-penjahat semua, pembunuh, pemerkosa. Kan biasanya kambuhan lagi. Nah, diharapkan dengan bela negara ini tidak akan kambuh lagi, biar insyaf gitu. Kan enggak gampang,” ujar Ryamizard.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.