Wiranto Tolak Rekonsiliasi, Yusril: Belum Sikap Resmi Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. Wiranto menegaskan penjelasannya kali ini tidak dimaksudkan untuk menyerang seseorang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. Wiranto menegaskan penjelasannya kali ini tidak dimaksudkan untuk menyerang seseorang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menolak upaya rekonsiliasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI dengan pemerintah bukan sikap resmi. "Saya baru dapat berita terkait pernyataan Pak Wiranto, tapi saya belum yakin sikap resmi pemerintah," kata Yusril di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juni 2017.

    Sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Syihab ingin ada upaya rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla. Yusril Izha Mahendra pun diminta untuk menjadi negosiator.

    Baca juga:

    Yusril: Saya Negosiator Rekonsiliasi GNPF MUI dengan Pemerintah

    Adanya rekonsiliasi, kata Yusril, antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan Negara. "Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," katanya.

    Sebaliknya juga, menurut Yusril Ihza Mahendra, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa. "Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," ujarnya.

    Baca pula:

    Rizieq FPI Ingin Rekonsiliasi, Yusril Ihza: Formulasinya Abolisi

    Dikutip dari CNNIndonesia.com, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menanggapi enteng permintaan rekonsiliasi yang diusulkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia  atau GNPF MUI terkait kasus hukum Rizieq Syihab.  Menurutnya, tak ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan masyarakat.

    Wiranto mengatakan, kasus hukum yang menjerat Rizieq Syihab merupakan masalah hukum yang terus berkembang. Dia berpendapat, dalam proses hukum ada celah yang dapat dilakukan sebagai langkah koordinasi. Namun bukan berarti itu bentuk rekonsiliasi.

    "Rekonsiliasi adalah istilah yang sangat berat. Itu antara satu badan pemerintah dan badan yang kira-kira setara dengan pemerintah. Itu namanya rekonsiliasi," kata Wiranto di Istana Kepresidenan.

    IRSYAN HASYIM  I  S. DIAN ANDRYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.