Wiranto Tolak Rekonsiliasi, Yusril: Belum Sikap Resmi Pemerintah

Reporter

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. Wiranto menegaskan penjelasannya kali ini tidak dimaksudkan untuk menyerang seseorang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menolak upaya rekonsiliasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI dengan pemerintah bukan sikap resmi. "Saya baru dapat berita terkait pernyataan Pak Wiranto, tapi saya belum yakin sikap resmi pemerintah," kata Yusril di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juni 2017.

Sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Syihab ingin ada upaya rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla. Yusril Izha Mahendra pun diminta untuk menjadi negosiator.

Baca juga:

Yusril: Saya Negosiator Rekonsiliasi GNPF MUI dengan Pemerintah

Adanya rekonsiliasi, kata Yusril, antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan Negara. "Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," katanya.

Sebaliknya juga, menurut Yusril Ihza Mahendra, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa. "Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," ujarnya.

Baca pula:

Rizieq FPI Ingin Rekonsiliasi, Yusril Ihza: Formulasinya Abolisi

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menanggapi enteng permintaan rekonsiliasi yang diusulkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia  atau GNPF MUI terkait kasus hukum Rizieq Syihab.  Menurutnya, tak ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Wiranto mengatakan, kasus hukum yang menjerat Rizieq Syihab merupakan masalah hukum yang terus berkembang. Dia berpendapat, dalam proses hukum ada celah yang dapat dilakukan sebagai langkah koordinasi. Namun bukan berarti itu bentuk rekonsiliasi.

"Rekonsiliasi adalah istilah yang sangat berat. Itu antara satu badan pemerintah dan badan yang kira-kira setara dengan pemerintah. Itu namanya rekonsiliasi," kata Wiranto di Istana Kepresidenan.

IRSYAN HASYIM  I  S. DIAN ANDRYANTO






Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.


Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

8 April 2022

Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

Pernyataan ini disampaikan Wiranto usai bertemu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres.


Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

8 April 2022

Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

BEM Nusantara hari ini bertemu dengan Kepala Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, menjelang demo menolak Jokowi 3 Periode


Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

8 April 2022

Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

Wiranto memberikan penjelasan ke BEM Nusantara soal isu Jokowi 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024.


Temui Mahasiswa Jelang Demo Jokowi 3 Periode, Wiranto: Ketimbang Panas-panasan

8 April 2022

Temui Mahasiswa Jelang Demo Jokowi 3 Periode, Wiranto: Ketimbang Panas-panasan

Ketua Wantimpres Wiranto bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres menjelang demo menolak Jokowi 3 periode