Dituntut 15 Tahun Penjara, Handang Mengaku Bukan Pelaku Utama  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Tersangka OTT Ditjen Pajak, Handang Soekarno, mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum ini terjaring OTT pada Senin malam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum di Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, irit bicara di depan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017, yang terbelit kasus dugaan suap pajak. 

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, dia lebih banyak menunduk, sesekali membuka lembar-lembar kertas di tangannya dan mencoret-coret dengan pulpen.

Handang adalah terdakwa kasus dugaan suap. Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir November 2016 karena diduga menerima uang dari salah satu wajib pajak, Direktur Utama P. EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan. Hari ini persidangannya memasuki agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dia dituntut hukuman penjara 15 tahun dikurangi selama berada di tahanan dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.
Baca: Sidang Suap Pajak, Handang Ungkap 4 Alasan Terima Duit 6 Miliar

Setelah persidangan bubar, Handang berunding dengan tiga penasihat hukumnya. Setelah itu, dia keluar dan melayani wawancara dengan para wartawan. Handang lebih banyak bicara kepada wartawan dibanding kepada hakim hari ini.

Menurut dia, jaksa sudah profesional tapi dia kaget akhirnya dituntut 15 tahun penjara. "Saya bukan pelaku utama kok bisa sampai lima belas tahun," ujarnya sambil meninggalkan ruangan sidang. Dia bersikukuh dia bukan pelaku yang menggerakkan, bukan orang yang melakukan. "Saya bingung, peranannya belum ada, saya belum menyuruh orang. Itu juga disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yang saya sesalkan kenapa hukuman saya begitu tinggi?"

Menurut Handang, banyak fakta yang terpotong dan jaksa penuntut umum tidak mengungkapkannya dalam persidangan. "Kedua, tugas saya banyak. Di kantor pusat dalam dua minggu harus keliling daerah. Dan kalau bukan rekomendasi dari ipar Presiden, saya tidak akan urusi," ujarnya. Dia juga menegaskan ihwal tagihan pajak yang menimpa perusahaan Mohan, yaitu sebanyak Rp 78 miliar. Menurut Handang, jumlah itu ketetapannya salah. Sebagai petugas pajak, kata dia, dia ingin meluruskannya.
Simak pula: Sidang Suap Pajak, Direktur EKP Akui Minta Bantuan Handang 

Handang juga sempat ditanya oleh wartawan mengenai keterlibatan Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus. Nama Haniv sering disebut-sebut dalam persidangan. 

Handang mengatakan seharusnya Haniv ikut bertanggung jawab atas kasus ini karena dia yang memutuskan pembatalan surat tagihan pajak Mohan. "Karena sebelum ketemu saya, Mohan sudah ketemu Pak Haniv," ujarnya. Dia juga mengatakan masalah Mohan sebetulnya di Kanwil, bukan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, tempatnya bekerja.
Baca juga: Ini Jurus Ngeles Dirjen Pajak Soal Adik Ipar Jokowi

Namun Handang juga tidak menyebut Haniv-lah yang meminta uang ke Mohan. "Kalau secara vulgar, tidak. Tapi setelah STP keluar, dia menyuruh anak buahnya menelepon Mohan, tujuannya apa?" katanya.

Dalam sidang suap pajak berikutnya, Handang akan membacakan pleidoi atau pembelaan. "Saya akan sampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan BAP-BAP dan keterangan saksi yang mungkin tidak diungkap sama penuntut umum," ucapnya.

REZKI ALVIONITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

11 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

29 Juni 2019

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

Thamrin City di Jakarta Pusat, rupanya bukan hanya tempat pusat belanja atau mal tapi di atas atapnya terdapat kompleks perumahan mewah dua lantai.


Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

6 Desember 2018

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

Lurah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Samsul Ma'arif, mengatakan korban crane ambruk bakal memperoleh ganti rugi dari kontraktor.


Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

13 Agustus 2018

Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

Petugas hingga saat ini pun belum bisa memperkirakan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.


Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

13 Agustus 2018

Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

Hingga berita ini diturunkan petugas masih mengatasi kebakaran itu dan belum ada laporan tentang korban jiwa.


Menjelang Asian Games, Sandiaga Uno Stop Produksi Tempe Kali Item

26 Juli 2018

Menjelang Asian Games, Sandiaga Uno Stop Produksi Tempe Kali Item

Sandiaga Uno mengatakan menjelang perhelatan Asian Games 2018 pihaknya segera menghentikan proses produksi tempe di sekitar Kali Item.


Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.