Gubernur Bengkulu Terancam Hukuman 20 Tahun

Reporter

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (kedua kiri) dikawal petugas memasuki gedung KPK, Jakarta, 20 Juni 2017. Tim satuan Petugas (Satgas) KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari serta dua orang pengusaha di bidang kontraktor dan satu kepala dinas terkait salah satu proyek di Bengkulu. TEMPO/Eko Siswono Toyudh

TEMPO.CO, Jakarta - KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sebagai tersangka kasus dugaan suap, setelah istrinya Lily Martiani Maddari tertangkap tangan menerima suap dari dua kontraktor. KPK akan menuntut Ridwan Mukti dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Tipikor.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Mundur, Wakilnya Angkat Bicara

Wakil ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, dapat disimpulkan adanya tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait fee proyek. "KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu RM, LMM, dan RDS sebagai penerima dan JAW sebagai pemberi," ujar Alexander di kantor KPK, Rabu, 21 Juni 2017.

JAW disangkakan melanggar passal 13 Undang-Undang Tipikor tentang pemberian suap dengan hukuman maksimal 3 tahun.

Sedangkan pasal yang disangkakan kepada RDS, RM, dan LMM, adalah pelanggaran pasal 12 atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 31. Di pasal 12, jika terbukti melanggar Ridwan bisa dijatuhi hukuman 20 tahun.

Baca pula: Detik per Detik OTT Gubernur Bengkulu, Istri dan 3 Pengusaha

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari tertangkap tangan oleh KPK sedang menerima uang sebesar Rp 1 miliar dan Rp 260 juta dari RDS (pengusaha) di rumahnya.

BAYU PUTRA | YY






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

5 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

8 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.