Strategi Menteri Tjahjo Cegah Korupsi di Kemendagri

Reporter

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan sejumlah langkah strategis instansinya dalam mencegah korupsi. Pihaknya telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah potensi korupsi. “Kami lakukan dalam aspek pencegahan seperti koordinasi dan supervisi pencegahan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni 2017.

Tjahjo menuturkan dalam berbagai kegiatan inspektorat jenderal, pihaknya telah menyampaikan pentingnya elektronik budgeting (e-budgeting). Sebab, penyusunan APBD 2017 sudah diamanatkan transparansi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selain itu dalam pengawasan, Kementerian pun telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2017.

Baca: BPS Sebut Indeks Prilaku Antikorupsi Naik Menjadi 3,71

Tjahjo mengatakan langkah-langkah saat ini setiap daerah diharuskan untuk melaksanakan proses pengangaran secara transparan. Mulai dari awal perencanaan sampai dengan ditetapkannya APBD. Ia menegaskan pengawalan transparansi penganggaran ini akan di lakukan oleh inspektorat provinsi, kabupaten dan kota.

Menurut Tjahjo, apabila ada daerah yang tidak melaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Tjahjo menuturkan dalam upaya pencegahan korupsi, pihaknya telah menggelar rapat dengan KPK. Pertemuan itu telah dilakukan pada 26 Mei 2017 tentang penguatan kelembagaan inspektorat daerah.

Tjahjo mengatakan ada sejumlah poin yang telah disepakati dari hasil pertemuan tersebut. Di antaranya pihaknya mendukung sepenuhnya tentang Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah yang independen, perlunya penyempurnaan regulasi terutama yang mengatur pengangkatan, pemberhentian inspektur kabupaten dan kota serta provinsi.

Baca: Jaksa Agung HM Prasetyo Tanggapi Foto Kritik #OTTRecehan

Selain itu, kata Tjahjo, dibutuhkan penyempurnaan regulasi terutama yang mengatur posisi inspektur Kabupaten dan kota serta provinsi, termasuk penganggarannya. Diperlukan pula merevisi PP Nomor 18 Tahun 2014 yang menyangkut pengangkatan/pemberhentian inspektur kabupaten dan kota atas persetujuan gubernur. Sementara eselonnya disamakan dengan sekretaris daerah kabupaten dan kota, sedangkan pengangkatan/pemberhentian inspektur provinsi atas persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan eselonnya disamakan dengan sekretaris daerah provinsi. Terakhir adalah memasukkan 31 jenis kegiatan pengawasan inspektorat yang sifatnya mandatori ke dalam pedoman penyusunan APBD.

DANANG FIRMANTO






Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

8 jam lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

8 jam lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

9 jam lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

9 jam lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

13 jam lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

16 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

1 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

2 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

2 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional