Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Bojonegoro Memblokir Akses Masuk ke Pengeboran PetroChina

image-gnews
Petrochina. TEMPO/Ayu Ambong
Petrochina. TEMPO/Ayu Ambong
Iklan

TEMPO.CO, Bojonegoro - Akses  masuk ke lokasi pengeboran Join Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB-PPEJ) di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro diblokade warga. Alasannya, lokasi pengeboran yang digunakan JOB-PPEJ milik tanah kas Desa Ngampel sudah habis masa kontraknya terhitung 21 Juni 2017.

Warga  juga memasang beberapa spanduk di sekitar lokasi pengeboran JOB-PPEJ. Di antaranya bertuliskan, “Sesuai hasil musyawarah Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas pada Tanggal 14 Juni 2017, sewa tanah kas desa yang digunakan akses jalan masuk lokasi Pad B, mulai tanggal 21 Juni 2017 tidak diperpanjang lagi”. 

Baca: Protes Sumur PetroChina, Warga: Kami Hanya Dapat Bau Busuk

Tulisan lainnya berbunyi, “Wong Cilik Butuh Gawe. Desa Ngampel  salah satu penyumbang devisa negara dari sumber minyak dan gas. Tetapi pengangguran, kemiskinan dan kesejahteraan warganya siapa yang harus bertanggung jawab”.

Di akses pintu masuk, warga memasang terop tepat pertigaan jalan menuju pengeboran. Aksi penutupan jalan itu sesuai dengan musyawarah Desa Ngampel yang membahas soal Sewa Tanah Desa untuk Akses Jalan Masuk ke JOB-PPEJ, tertanggal 14 Juni 2017.

Dari hasil rapat, warga Ngampel setuju tanah kas desa yang disewa seluas 2031 meter persegi tidak diperpanjang. “Ya, itu (penutupan jalan) hasil musyawarah warga,” ujar Kepala Desa Ngampel Pujianto saat ditemui di rumahnya.

Simak: Pipa Minyak PetroChina di Lepas Pantai Tuban Kembali Bocor

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada belasan warga yang hilir mudik berada di pintu masuk pengeboran JOB-PPEJ. Sempat ada aparat keamanan dari pihak perusahaan pengeboran yang mencoba berbicara dengan warga. Namun mereka meninggalkan lokasi lagi.

Akibat penutupan jalan masuk ini sejumlah kendaraan besar hanya parkir di sekitar lokasi pengeboran. Sebagian juga parkir di sebelah kiri lokasi pengeboran. Hingga pukul 12.30 tidak ada aparat keamanan yang berjaga di pengeboran asset pemerintah ini.

Lihat: PetroChina Akan Sedot Minyak di Bawah Alun-Alun Bojonegoro 

Juru Bicara Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Polisi Mashadi mengatakan polisi belum menerima laporan terkait penutupan akses jalan di areal pengeboran Sumur Sukowati B. “Belum ada laporan masuk,” ujarnya saat dihubungi Tempo.

Sedangkan Juru Bicara JOB-PPEJ di Bojonegoro, Akbar Pradima, tidak bisa dihubungi. Beberapa kali teleponnnya tidak diangkat meski dalam keadaan aktif.

SUJATMIKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

4 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

5 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

5 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

5 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

5 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Pertamina Paparkan Strategi Pertumbuhan Ganda di Forum CERAWeek

30 hari lalu

Pertamina Paparkan Strategi Pertumbuhan Ganda di Forum CERAWeek

PT Pertamina (Persero) melangkah maju dengan strategi pertumbuhan ganda untuk mempertahankan kebutuhan energi nasional.


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

34 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

34 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Deretan Timses atau Penyokong Prabowo-Gibran yang Jadi Komisaris Hingga Promosi

34 hari lalu

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani (tengah), Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers membantah tudingan soal Prabowo hanya menjabat 2 tahun sebagai Presiden di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Deretan Timses atau Penyokong Prabowo-Gibran yang Jadi Komisaris Hingga Promosi

Pengamat politik Adi Prayitno, menilai bagi-bagi jabatan komisaris BUMN ke para pendukung Prabowo-Gibran adalah balas budi politik dan alamiah.


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

35 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.