OTT KPK Dinilai Recehan, Jusuf Kalla: Itu Hal Bagus  

Reporter

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah kalangan menilai operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya recehan, karena barang bukti yang disita hanya bernilai puluhan juta rupiah. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hasil OTT itu tidak bisa disebut recehan. Ia mengatakan kecilnya jumlah uang yang menjadi barang bukti menunjukkan adanya kemajuan.

”Itu hal bagus sebenarnya. Berarti tidak ada lagi transaksi besar,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2017.

Baca juga: Cerita Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Terjaring OTT KPK

Namun, di balik besar atau kecilnya jumlah uang yang ditemukan, Kalla mengingatkan kepada para kepala daerah agar tak lagi korupsi. Sebab, upaya operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan dengan cara penyadapan. “Rekaman telepon bisa di mana pun. Di Medan, Makassar, bisa direkam dari sini (Jakarta),” ucap Kalla.

Selain itu, tren tindak pidana korupsi di mata Wapres telah bergeser. Sementara sebelumnya operasi tangkap tangan sering dilakukan di Jakarta, kini kebanyakan pelaku yang terkena OTT bergeser ke daerah. “Di Jakarta mungkin sudah lebih sadar akan jalankan aturan,” katanya.

Hari ini, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini giliran Lily Martiani, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, yang terjaring OTT KPK. Lily diduga terkait dengan dugaan penerimaan komisi proyek pembangunan jalan di daerah itu.


Istri Gubernur Bengkulu, Lily Martiani Maddari (ANTARA)

Baca juga: KPK Tangkap Gubernur Bengkulu dan Istri, Diduga Terima Suap

KPK menyita barang bukti sejumlah uang dalam pecahan Rp 100 ribu dalam satu kardus ketika memergoki Lily Martiani Maddari beserta empat orang lain di Bengkulu. Total barang bukti yang didapat Rp 1 miliar. Sebelumnya, KPK juga menangkap seorang jaksa di Bengkulu dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 10 juta. Setelah itu, KPK menangkap anggota DPRD Jawa Timur dan pemimpin DPRD Kota Mojokerto dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah.

ADITYA BUDIMAN






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

3 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

3 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

3 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.