KPK Pertimbangkan Permohonan Patrialis Akbar Jadi Tahanan Kota

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap judicial review di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebelum mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Juni 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempertimbangkan permohonan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, untuk beralih menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Saat ini, Patrialis ditahan di rumah tahanan KPK sebagai terdakwa penerima suap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Permohonan ini diajukan Patrialis dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 19 Juni 2017. Kepada majelis hakim, Patrialis beralasan sakit sehingga ingin menjadi tahanan kota agar bisa bebas berobat.

Baca juga: Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Minta Jadi Tahanan Rumah

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan rumah tahanan KPK sebenarnya telah memberikan fasilitas pengobatan untuk tahanan yang sakit. "Bahkan jika ada tahanan yang perlu untuk dirawat juga bisa diberikan perawatan," katanya di kantor KPK, Selasa, 20 Juni 2017.

Menurut Febri, perawatan mestinya bisa dilakukan tanpa harus mengalihkan penahanan. "Tapi kalau memang ada permohonan tentu akan dipertimbangkan," ucap dia.

Kuasa hukum Patrialis, Soesilo Ari Wibowo, mengatakan kliennya menderita sakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Penyakit ini, kata dia, sudah diderita Patrialis sejak sebelum ditahan di KPK.

"Setiap minggu ajukan izin karena harus rutin, ini bisa stroke. Jadi daripada bolak-balik izin, beliau ajukan pengalihan penahanan," kata Soesilo. Pengajuan pengalihan penahanan dilakukan agar Patrialis tak perlu repot membuat izin setiap sepekan sekali.

Patrialis Akbar menjadi tahanan KPK sejak 27 Januari 2017. Ia didakwa menerima suap US$ 70 ribu, Rp 4,043 juta, dan janji Rp 2 miliar dari pemilik PT Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Suap itu diduga diserahkan untuk mempengaruhi putusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Ingin Jadi Tahanan Luar, Patrialis Akbar Siap Jaminkan Seluruh Kekayaan








KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

6 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

11 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

12 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

14 jam lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

14 jam lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

14 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022