TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah tidak pernah membatalkan kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017. Ia mengatakan, apa yang ada hanyalah perbaikan.
"Diperbaiki (bukan dibatalkan). Intinya karena peraturan menteri masih menimbulkan pro dan kontra, makanya diperbaiki. Memperbaiki permen kan tidak apa-apa," ujar Pramono saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 20 Juni 2017.
Baca: Ketua MUI: Pemerintah Membatalkan Peraturan Full Day School
Sebagaimana diketahui, kemarin ramai diberitakan bahwa pemerintah membatalkan peraturan full day school karena maraknya kritik terhadap aturan itu. Padahal, dalam jumpa pers terkait dengan kebijakan itu, tak sekalipun disebutkan kata batal.
Di luar jumpa pers perihal full day school, pemerintah pun tidak mengamini adanya pembatalan. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, kemarin hanya menyatakan bahwa permen full day school tidak akan diberlakukan.
Pramono melanjutkan, bahwa permintaan kebijakan full day school diperbaiki, bukan dibatalkan, justru datang dari Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Joko Widodo, jika aturan itu memang sebaiknya diterapkan, perlu dilakukan evaluasi, pendalaman, dan pematangan, agar tidak lagi menimbulkan pro dan kontra.
Baca: Mendikbud Bantah Penetapan Full Day School tanpa Koordinasi
"Presiden Joko Widodo, secara langsung, meminta kebijakan full day school untuk dievaluasi," ujar Pramono. Pramono menambahkan, bahwa full day school bukan hal yang baru diketahui Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini, melainkan sudah diketahui dan dirapatkannya sejak Februari.
ISTMAN M.P.
Video Terkait:
PBNU Tolak Kebijakan Full Day School Kirimkan Surat ke Presiden
