Mendikbud Bantah Penetapan Full Day School tanpa Koordinasi  

Ketua MUI Ma'ruf Amin mengumumkan pembatalan Permendikbud No.23 Tahun 2017 tentang Hari sekolah di Kantor Presiden, Jakarta. TEMPO/Aditya Budiman.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membantah bila kebijakan full day school atau 5 hari sekolah tanpa berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Dalam dokumen yang ditunjukkan Muhadjir kepada media menyatakan presiden menyetujui usulan Mendikbud tentang sinkronisasi libur sekolah dengan libur pegawai negeri sipil.

Dalam risalah Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut Program Nation Branding pada 3 Februari 2017 tertulis bahwa hari Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai waktu berlibur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia. "Jadi ini (full day school) hasil Ratas. Tidak betul kalau saya bertindak tidak berdasar hasil ratas," kata Muhadjir di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Baca juga: KPAI Ancam Uji Materi Kebijakan Full Day School ke Mahkamah Agung

Kebijakan pengaturan beban mengajar guru yang ingin disamakan dengan waktu kerja pegawai negeri sipil, yang menetapkan bahwa hari Sabtu dan Minggu libur, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara kebijakan 5 hari sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendesak agar lima hari sekolah dikaji ulang sebab akan berdampak kepada madrasah atau pesantren di daerah. Mendikbud Muhadjir sendiri sudah menegaskan kalau lima hari sekolah tidak berdampak kepada kegiatan siswa di luar sekolah.

Hari ini, Senin, 19 Juni 2017, pemerintah membatalkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 dan memutuskan akan mengkaji ulang kebijakan full day school. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyatakan Presiden Joko Widodo akan menata ulang Permendikbud tentang Hari Sekolah. "Meningkatkan regulasinya dari semula peraturan menteri akan menjadi peraturan presiden (perpres)," kata Ma'aruf di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Simak pula: Full Day School, Kemdikbud: Jam Kerja Guru Jadi 40 Jam per Pekan

Ma'aruf tak menjawab dengan tegas apakah kebijakan full day school akan diterapkan di tahun ajaran baru Juli nanti. Ia meminta agar semua pihak menunggu peraturan presiden yang tengah digodok. "Kita tunggu perpres. Nanti perpres yang akan menentukan," ucapnya.

Ma'arif menuturkan, proses pembuatan perpres akan melibatkan berbagai pihak, salah satunya ialah Kementerian Agama. Bahkan organisasi massa Islam pun akan diberi kesempatan memberikan masukan.

ADITYA BUDIMAN

Video Terkait:
Full Day School Ala Mendikbud Dinilai Tabrak Perda Diniyah








Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

1 hari lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Menko PMK Muhadjir Effendy Meminta Tragedi Kanjuruhan Diusut Tuntas

3 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Meminta Tragedi Kanjuruhan Diusut Tuntas

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut bahwa korban jiwa dalam Tragedi Kanjuruhan mencapai 130 orang.


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

8 hari lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

8 hari lalu

Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

Menko PMK Muhadjir Effendy yang ditugaskan Jokowi ke Pakistan mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban banjir di negara itu.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

8 hari lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

9 hari lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Pimpin Pemakaman Azyumardi Azra, Menteri Muhadjir Effendy: Kami Sulit Bertemu

15 hari lalu

Pimpin Pemakaman Azyumardi Azra, Menteri Muhadjir Effendy: Kami Sulit Bertemu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memimpin upacara pemakaman Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra.


Menko PMK Muhadjir Effendy Akan Pimpin Pemakaman Azyumardi Azra di TMP Kalibata

16 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Akan Pimpin Pemakaman Azyumardi Azra di TMP Kalibata

Prosesi pemakaman Azyumardi Azra akan dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy


Menteri Muhadjir Harap Pesantren Ngruki Bisa Rutin Gelar Upacara HUT RI

49 hari lalu

Menteri Muhadjir Harap Pesantren Ngruki Bisa Rutin Gelar Upacara HUT RI

Muhadjir mengajak para santri Ponpes Al Mukmin Ngruki untuk senantiasa mengimbangi dan memperkuat semangat keislaman dan keindonesiaan.


Abu Bakar Baasyir Ikut Upacara HUT RI di Ponpes Al Mukmin Ngruki

49 hari lalu

Abu Bakar Baasyir Ikut Upacara HUT RI di Ponpes Al Mukmin Ngruki

Abu Bakar Baasyir terlihat mengenakan baju putih, peci putih, sarung cokelat muda, berkaca mata dan menggenggam tongkat.