Sidang Hakim MK, Perantara Sebut Duit Suap untuk Umrah Patrialis  

Reporter

Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar menjalani sidang perdana kasus suap di Pengadilan Tipikor Jakarta. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta – Kamaludin, perantara suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, mengatakan uang US$ 20 ribu yang ia terima dari Basuki Hariman sebagian untuk Patrialis Akbar berangkat umrah. Basuki adalah pemilik PT Sumber Laut Perkasa.

Pernyataan Kamaludin ini membantah kesaksian Basuki bahwa ia tak pernah memberi uang kepada Patrialis. “Saya saat itu ada kegiatan di luar negeri, dan Pak Patrialis mau umrah. Saya sampaikan ke Basuki itu untuk umrahnya Pak Patrialis. Basuki dengar juga waktu itu,” katanya dalam sidang pemeriksaan saksi suap uji materi Undang-Undang Peternakan yang digelar hari ini, Senin, 19 Juni 2017.

Baca: Sidang Suap Patrialis Akbar, Saksi Akui Keluarkan Duit untuk MK

Jaksa menduga uang US$ 20 ribu yang diberikan Basuki kepada Kamaludin merupakan sebagian suap untuk mempengaruhi Patrialis dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Peternakan. Jaksa mengatakan total yang diterima Patrialis dan Kamaludin dari Basuki adalah US$ 70 ribu, Rp 4,043 juta, dan janji Rp 2 miliar.

Sebelumnya, Basuki menyatakan tidak pernah mendengar Kamaludin bercerita uang itu akan diberikan kepada Patrialis. Bahkan ia tetap pada keterangannya meski telah dibantah Kamaludin.

”Waktu itu dia bilang, sekali-sekali dong aku pingin liburan sama anak-anak ke Singapura. Dia tidak pernah bilang kalau Pak Patrialis mau umrah,” ujar Basuki.

Baca: Penjelasan Jaksa Soal Keberatan Patrialis Akbar Ditangkap KPK

Selain itu, Basuki mengatakan pertemuannya dengan Patrialis adalah inisiatif dari Kamaludin. “Saya kan tidak ada yang kenal orang MK, mana mungkin saya yang berinisiatif?” ucapnya.

Lagi-lagi Kamaludin membantahnya. Menurut dia, pertemuan dengan Patrialis Akbar adalah inisiatif Basuki. “Saya tidak pernah punya ide untuk memperkenalkan Basuki kepada Patrialis. Dia yang meminta,” katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Sidang Basuki Hariman, Patrialis Jadi Saksi, Kamaludin Tanyakan Putusan Perkara









Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

8 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

13 hari lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

9 Oktober 2022

Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim Mahmakah Konstitusi. Ia menilai pencopotan Aswanto langgar UU MK


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

7 Oktober 2022

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

5 Oktober 2022

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

5 Oktober 2022

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 Oktober 2022

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 Oktober 2022

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

10 September 2022

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.