Ombudsman Temukan Maladministrasi Penanganan Kasus KDRT

Reporter

Ilustrasi KDRT/kekerasan domestik. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Ninik Rahayu mengungkap penemuan sejumlah potensi maladministrasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Potensi maladministrasi itu dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

“Laporan ke Ombudsman adalah laporan yang disampaikan korban terkait dengan maladministrasi KDRT yang dialami,” ujar Ninik di kantornya, Senin, 19 Juni 2017.

Ninik menuturkan ada ribuan kasus KDRT yang dialami perempuan. Namun laporan yang masuk ke lembaganya hingga Mei 2016 hanya 14 kasus. Mereka umumnya melaporkan ke Ombudsman karena kasusnya tak ditangani oleh P2TP2A dan PPA.

Baca: Ridwan Kamil Bentuk Tim Pendampingan Hukum Korban KDRT  

Ninik menjabarkan ada lima bentuk maladministrasi dalam penanganan kasus KDRT. Di antaranya lemahnya koordinasi di antara P2TP2A dan PPA. Misalnya petugas tidak memiliki latar belakang psikologi seperti yang terjadi di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan sehingga layanan lanjutan laporan mereka tidak terfasilitasi.

Ada pula maladministrasi berupa kurangnya waktu pelayanan yang disediakan P2TP2A. Pihaknya menemukan sejumlah kantor yang belum memiliki rumah aman, rumah singgah, ruang tindakan, dan inap. Bahkan masih ada yang belum mempunyai kantor pelayanan.

Ombudsman juga menemukan kantor pelayanan yang tidak memadai karena tidak menjamin kenyamanan dan keamanan saat melaporkan kasus KDRT. “Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan,” kata Ninik.

Baca: 80 Persen Kekerasan Terhadap PRT Tak Terpublikasi

Maladministrasi lain adalah koordinasi antar lembaga kurang optimal, yaitu antara P2TP2A dengan PPA dan rumah sakit pemerintah daerah setempat.

Untuk itu, Ninik melanjutkan, pemerintah melalui kementerian terkait perlu membuat peraturan mengenai P2TP2A dengan tugas dan kewenangan serta sumber dana. Pihaknya mendorong kepolisian membentuk unit PPA di seluruh daerah dan resor dan memantau penanganan pengaduan pada unit itu.

Pemerintah juga perlu membuat mekanisme koordinasi dengan pihak terkait dalam menangani persoalan KDRT, yaitu kepolisian, P2TP2A, dan rumah sakit. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kata dia, perlu menguatkan fungsi dan melaksanakan rencana aksi nasional. Selain itu segera menyusun standard operasional prosedur yang mengatur mulai dari birokrasi hingga sistem rujukan penanganan kasus KDRT.

Baca: Cegah KDRT, Pengantin Perempuan India Diberi Hadiah Pentungan

Ninik menambahkan Kementerian pun perlu menyamakan persepsi, perumusan variabel data dan pemutakhiran sistem pendataan kasus KDRT. Pola koordinasi juga perlu diperbaiki. “Agar para korban tidak lagi takut atau ragu dalam menyampaikan laporan KDRT,” katanya.

DANANG FIRMANTO






Laporan Palsu KDRT Baim Wong & Paula Verhoeven, Polres Periksa 2 Polisi Polsek

4 hari lalu

Laporan Palsu KDRT Baim Wong & Paula Verhoeven, Polres Periksa 2 Polisi Polsek

Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa polisi Kepolisian Sektor Kebayoran Baru dan pelapor kasus laporan palsu oleh Baim Wong.


Kasus Prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven Naik ke Penyidikan

4 hari lalu

Kasus Prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven Naik ke Penyidikan

Polisi bakal memeriksa pelapor dalam kasus laporan palsu KDRT untuk konten prank YouTube Baim Wong dan Paula Verhoeven itu.


Risih Jadi Sorotan Media Usai KDRT Terhadap Lesti Kejora, Rizky Billar: Kentut Saja Saya Salah

7 hari lalu

Risih Jadi Sorotan Media Usai KDRT Terhadap Lesti Kejora, Rizky Billar: Kentut Saja Saya Salah

Tiga hari lalu, Rizky Billar mengakhiri puasa bermain di media sosial dengan menyitir kalimat penyair Yunani, Aesopus agar melihat dari dua sisi.


Agensi Arawinda Tuduh Amanda Zahra Lakukan KDRT, Chicco Jerikho Didesak Muncul

9 hari lalu

Agensi Arawinda Tuduh Amanda Zahra Lakukan KDRT, Chicco Jerikho Didesak Muncul

Chicco Jerikho dihujat karena dianggap telah membela Arawinda dan tidak memikirkan kondisi Amanda Zahra serta putranya.


Kasus Konten Prank KDRT Baim Wong Masih Berlanjut, Polisi Periksa Pelapor

29 hari lalu

Kasus Konten Prank KDRT Baim Wong Masih Berlanjut, Polisi Periksa Pelapor

Polres Jakarta Selatan memeriksa pelapor Baim Wong dalam perkara konten prank laporan polisi soal KDRT pada 1 Oktober 2022 di Polsek Kebayoran Baru.


Jumlah Perempuan dan Anak Korban KDRT Melonjak, Satpol PP: Tugas Kami Melindungi

30 hari lalu

Jumlah Perempuan dan Anak Korban KDRT Melonjak, Satpol PP: Tugas Kami Melindungi

Satpol PP Jakarta Barat menyatakan siap mendampingi para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.


Kasus KDRT di Depok Melonjak, Psikolog: Sudah Waktunya Kita Intervensi

30 hari lalu

Kasus KDRT di Depok Melonjak, Psikolog: Sudah Waktunya Kita Intervensi

Psikolog Putri Langka mengatakan masalah KDRT ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah agar tidak dianggap sepele.


Kasus KDRT Terjadi Lagi di Depok, Suami Tabrak dan Tusuk Istrinya

31 hari lalu

Kasus KDRT Terjadi Lagi di Depok, Suami Tabrak dan Tusuk Istrinya

Suami pelaku KDRT terhadap istrinya di Jalan H. Kinan, Bedahan, Depok itu kini kabur dan dalam pengejaran Polres Metro Depok.


Pengakuan Pelaku Pemukulan Istri: Kesal Utang ke Bank Tidak Dibayar Selama 9 Bulan

32 hari lalu

Pengakuan Pelaku Pemukulan Istri: Kesal Utang ke Bank Tidak Dibayar Selama 9 Bulan

MS alias Madun, 33 tahun, pelaku pemukulan istri di depan anaknya, mengaku melakukan perbuatan itu karena merasa emosi atas ulah keluarga dari sang istri.


Kasus Ayah Bunuh Anak di Depok, Komnas Perempuan: Kekerasan Gender Esktrem

33 hari lalu

Kasus Ayah Bunuh Anak di Depok, Komnas Perempuan: Kekerasan Gender Esktrem

Kasus ayah bunuh anak dan bacok istri di Depok, Jawa Barat, dinilai Komnas Perempuan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang ekstrem.