Aher Minta Masyarakat Jabar Tingkatkan Pelayanan Tera

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Delapan kabupaten dan kota di Jabar menjalin kerja sama pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal.

    Delapan kabupaten dan kota di Jabar menjalin kerja sama pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal.

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginginkan masyarakat mendapatkan kepastian  tidak terjadi  kebohongan atau pengurangan takaran ketika mereka berbelanja.  Oleh karena  itu, dia meminta agar layanan tera,  tera ulang dan metrologi legal, di Jabar terus ditingkatkan.

    "Di hari tertentu petugas akan turun ke lapangan  membawa tera ulang dan langsung mengukur. Karena boleh jadi di lapangan masih ada pelanggaran," ujar Aher, sapaan akarab gubernur, usai  penandatanganan naskah kesepakatan bersama dengan delapan kabupaten dan kota di Jabar tentang pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal,  di Gedung Sate Bandung, Jumat 16 Juni 2017.

    Dalam naskah kesepakatan bersama tersebut diatur tentang  pelimpahan  urusan pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal yang semula urusan pemerintah provinsi ke  pemerintah kabupaten dan kota. Delapan kabuaten/kota yang mendapat pelimpahan wewenang itu yakni  Pemkab Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, dan Cirebon, serta Pemkot Tasikmalaya dan Banjar.

    Aher berharap dengan dialihkannya wewenang tersebut, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Para pedagang  nanti akan diedukasi. "Jangan sampai mereka merasa beruntung ketika timbanganya tidak seimbang. Itu adalah kecurangan," katanya.

    Ke depan, kata Aher, seluruh alat takar dan timbang serta alat hitung  akan ditera ulang. Menurut dia, akan disediakan layanan timbang ulang di setiap pasar tradisional dan modern. "Setelah pembeli mendapatkan barangnya,  disediakan layanan timbang ulang.  Siapa tahu ada kekurangan. Kalau ada, langsung komplain ke penjualnya saat itu juga," ujar Aher.

    Aher mengatakan kabupaten dan kota yang belum mampu menyelenggarakan layanan tera agar melalukan kerja sama dengan  daerah yang telah siap."Nanti akan difasilitasi oleh Pemprov Jabar," ucapnya.

    Pelayanan tera dan tera ulang dapat dilaksanakan di kantor atau di luar kantor UPTD yang menangani pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang milik daerah. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.