YLBHI: Hak Angket Hanya Dalih DPR untuk Melucuti KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani, Peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Suliyanto mendatangi gedung KPK untuk menolak Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, 16 Agustus 2016. TEMPO/Maya Ayu Puspitasari

    (ki-ka) Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani, Peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Suliyanto mendatangi gedung KPK untuk menolak Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, 16 Agustus 2016. TEMPO/Maya Ayu Puspitasari

    TEMPO.CO, Jakarta  - Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani menilai hak angket KPK dengan tujuan pengawasan hanyalah dalih yang digunakan DPR untuk melucuti lembaga antirasuah itu.  Sebab, secara substansi angket ini bertujuan untuk memeriksa keabsahan penindakan perkara yang dilakukan penyidik KPK.

    "Kalau kita perhatikan, kata pertama DPR di angket itu apa? Pengawasan. Tapi yang diminta secara substansi adalah pemeriksaan," kata Julius di kantor ICW, Ahad, 18 Juni 2017.

    Baca: 3 Kekeliruan Pansus Hak Angket KPK Versi Mahfud MD dan Pakar Lain

    Menurut Julius pengawasan DPR mestinya ditujukan untuk suatu mekanisme atau prosedur. Sedang pemeriksaan sudah menyangkut substansi.

    Contoh pengawasan adalah seperti yang dilakukan Komisi Yudisial. KY, kata Julius, mengawasi ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan majelis hakim saat mengambil keputusan. Namun, KY tidak berwenang memeriksa keabsahan putusan yang diambil majelis hakim. "Yang berwenang memeriksa itu Mahkamah Agung," ujarnya.
     
    Mengenai hak angket, Julius berujar kewenangan untuk memeriksa substansi pemeriksaan KPK  tidak dimiliki DPR. Sebab KPK bukan subjek angket. Selain itu, pembuktian pemeriksaan yang dilakukan penyidik sepenuhnya adalah kewenangan pengadilan. "KPK tidak wajib mematuhi angket yang dimintakan DPR," kata Julius.

    Simak: DPR Gulirkan Hak Angket KPK, Pengamat: Akal-akalan Orang Mabuk

    Menurut dia, angket yang diajukan DPR ini tidak ditujukan untuk memberantas korupsi. Jika KPK menuruti permintaan DPR, kata Julius, maka KPK telah menempatkan diri sebagai lembaga politik yang melanggar hukum.

    "Jika KPK melakukan proses politik yang tidak berdasar hukum, KPK akan melakukan yang bukan untuk kepentingan pemberantasan korupsi. Jangan-jangan KPK nanti jadi lembaga politik," ujarnya.

    Lihat: Pansus Hak Angket KPK Butuh Dana Rp 3,1 Miliar, Untuk Apa Saja?

    Angket KPK  berakar dari keinginan DPR untuk melihat rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, mantan anggota Komisi II DPR yang menjadi saksi korupsi e-KTP. Menurut penyidik KPK Novel Baswedan, Miryam pernah mengatakan bahwa ia diancam koleganya di DPR agar tidak mengatakan hal yang sebenarnya.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.