YLBHI: Hak Angket Hanya Dalih DPR untuk Melucuti KPK

Reporter

(ki-ka) Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani, Peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Suliyanto mendatangi gedung KPK untuk menolak Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, 16 Agustus 2016. TEMPO/Maya Ayu Puspitasari

TEMPO.CO, Jakarta  - Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani menilai hak angket KPK dengan tujuan pengawasan hanyalah dalih yang digunakan DPR untuk melucuti lembaga antirasuah itu.  Sebab, secara substansi angket ini bertujuan untuk memeriksa keabsahan penindakan perkara yang dilakukan penyidik KPK.

"Kalau kita perhatikan, kata pertama DPR di angket itu apa? Pengawasan. Tapi yang diminta secara substansi adalah pemeriksaan," kata Julius di kantor ICW, Ahad, 18 Juni 2017.

Baca: 3 Kekeliruan Pansus Hak Angket KPK Versi Mahfud MD dan Pakar Lain

Menurut Julius pengawasan DPR mestinya ditujukan untuk suatu mekanisme atau prosedur. Sedang pemeriksaan sudah menyangkut substansi.

Contoh pengawasan adalah seperti yang dilakukan Komisi Yudisial. KY, kata Julius, mengawasi ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan majelis hakim saat mengambil keputusan. Namun, KY tidak berwenang memeriksa keabsahan putusan yang diambil majelis hakim. "Yang berwenang memeriksa itu Mahkamah Agung," ujarnya.
 
Mengenai hak angket, Julius berujar kewenangan untuk memeriksa substansi pemeriksaan KPK  tidak dimiliki DPR. Sebab KPK bukan subjek angket. Selain itu, pembuktian pemeriksaan yang dilakukan penyidik sepenuhnya adalah kewenangan pengadilan. "KPK tidak wajib mematuhi angket yang dimintakan DPR," kata Julius.

Simak: DPR Gulirkan Hak Angket KPK, Pengamat: Akal-akalan Orang Mabuk

Menurut dia, angket yang diajukan DPR ini tidak ditujukan untuk memberantas korupsi. Jika KPK menuruti permintaan DPR, kata Julius, maka KPK telah menempatkan diri sebagai lembaga politik yang melanggar hukum.

"Jika KPK melakukan proses politik yang tidak berdasar hukum, KPK akan melakukan yang bukan untuk kepentingan pemberantasan korupsi. Jangan-jangan KPK nanti jadi lembaga politik," ujarnya.

Lihat: Pansus Hak Angket KPK Butuh Dana Rp 3,1 Miliar, Untuk Apa Saja?

Angket KPK  berakar dari keinginan DPR untuk melihat rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, mantan anggota Komisi II DPR yang menjadi saksi korupsi e-KTP. Menurut penyidik KPK Novel Baswedan, Miryam pernah mengatakan bahwa ia diancam koleganya di DPR agar tidak mengatakan hal yang sebenarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

16 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.