Sehari Setelah OTT di Kota Mojokerto, KPK Geledah Dua Lokasi Ini  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dikawal petugas kepolisian setibanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 17 Juni 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Mojokerto - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan mengusutan hasil operasi tangkap tangan (OTT) pejabat di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Hari ini, 18 Juni 2017, penyidik KPK menggeledah dua tempat, yaitu sejumlah ruang kerja pejabat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta ruang kerja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Mengenakan rompi, petugas KPK datang ke kantor tersebut sekitar pukul 11.30 WIB dengan menggunakan tiga unit kendaraan minibus. Menurut Sasmito, bagian keamanan kantor Dinas PUPR Kota Mojokerto, sepuluh orang dari KPK minta izin untuk memeriksa ruangan. "Begitu masuk, petugas tersebut langsung naik ke lantai dua untuk melakukan pemeriksaan," kata Sasmito.

Baca: Kronologi Penangkapan 4 Tersangka Korupsi di Kota Mojokerto

Di gedung DPRD Kota Mojokerto, petugas KPK juga melakukan penggeledahan. Terlihat beberapa koper berukuran sedang diangkut. Penggeledahan ini dijaga Kepolisian Resor Kota Mojokerto dengan membawa senjata lengkap. Belum ada keterangan dari DPRD maupun pemerintah kota. Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Masud Yunus mengatakan menunggu proses hukum di KPK.

Hasil OTT KPK pada Jumat malam sampai Sabtu, empat orang telah dijadikan tersangka. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, mereka ditahan di beberapa tempat. “Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di sejumlah lokasi,” kata Febri di kantornya di Jakarta, Sabtu, 17 Juni 2017.

Simak: Korupsi Anggaran, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Anggota DPRD Mojokerto

Tersangka Wiwiet Febriyanto, Kepala Dinas PUPR, ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur. Umar Faruq ditahan di Rutan Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Abdullah Fanani ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, mereka terlibat dalam korupsi pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan Dinas PUPR Kota Mojokerto 2017 senilai Rp 13 miliar. KPK menyita duit senilai Rp 470 juta dari beberapa pihak. "Diduga senilai Rp 300 juta uang tersebut merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PUPR," kata Basaria.

ARKHELAUS W. | ANTARA






Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


PDIP Tunggu Penjelasan Operasi Tangkap Tangan Wali Kota Batu  

16 September 2017

PDIP Tunggu Penjelasan Operasi Tangkap Tangan Wali Kota Batu  

Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa
Timur masih menunggu kepastian kabar penangkapan Wali Kota Batu
Edi Rumpoko.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.