Pengemis Marak di Yogya, Petugas Sulit Menindak Pemberi Sedekah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Yogyakarta-Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Untung Sukaryadi mengakui belum bisa menerapkan penuh Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, terutama dalam rangka operasi ketertiban di masa lebaran.

    “Untuk yang memberi sedekah di jalanan  memang belum bisa dikenai sanksi sesuai perda, karena peraturan gubernurnya belum ada,” ujar Untung, Ahad, 18 Juni 2017.

    Dalam Perda nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis disebutkan bagi pihak baik individu, lembaga, dan badan hukum dilarang memberikan uang atau barang dalam bentuk apapaun kepada pengemis dan gelandangan di tempat umum. Jika ketentuan ini dilanggar sanksinya pidana kurungan maksimal 10 hari atau denda maksimal Rp 1 juta.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Akan Terus Tertibkan Pengemis Selama Ramadan

    Untung menuturkan  pemberian sedekah bagi pengemis dan gelandangan di jalanan  menjadi penyebab tingginya kemunculan pengemis dan gelandangan di Yogyakarta. “Apalagi saat menjelang lebaran seperti ini, mereka (pengemis) akan memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk beroperasi di jalanan,” ujarnya.

    Di satu sisi, Untung mengakui masih cukup sulit untuk menindak para pemberi sedekah di jalanan. Kewenangan menindak merupakan ranah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua instansi ini hanya bisa menindak berdasarkan peraturan gubernur.

    Simak: Kang Dedi Buka Kedok Identitas Pengemis - Tempo Nasional

    “Bayangkan saja, di lampu merah itu waktunya hanya berapa detik kami bisa menindak cepat pemberi sedekah, kalau di-stop ternyata pemberinya sudah jalan kami yang melanggar UU Lalu Lintas juga,” ujar Untung.

    Untung menuturkan, saat ini pihaknya masih mencari rumusan dan tata cara untuk penindakan pemberi sedekah di tempat umum yang pas dan tak menabrak ketentuan lain. Rumusan itu nanti akan dijabarkan melalui peraturan gubernur sebagai dasar penindakan instansi terkait. “Sekarang pergub untuk pelaksanaan perda nomor 1 tahun 2014 masih dikerjakan,” ujarnya.

    Untung menegaskan pemberlakuan perda nomor 1 tahun 2014 juga berlaku untuk para pelaku seni jalanan di Yogya dengan beberapa syarat. “Kalau seniman jalanan itu tidak ngatung (menengadahkan tangan) dan meminta-minta tak masalah, tak akan kena perda. Kalau meminta ke pengendara jalan itu ya tetap kena,” ujarnya.

    Lihat: Pengemis Kena Razia di Sampit, Ternyata Punya Sedan & Kartu Kredit

    Sebelumnya, puluhan  seniman angklung jalanan yang tergabung dalam Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) berunjuk rasa di DPRD DI  menuntut Pemerintah Daerah mencabut pelarangan beroperasi angklung jalanan di DIY.

    Paguyuban yang beranggotakan 15 komunitas angklung itu  juga menolak stigma bahwa pekerja seni angklung adalah gelandangan dan pengemis (gepeng).  "Kami bukan gelandangan dan pengemis, " ujar koordinator PAY Catur Dwi Santoso.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY  telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) I pada 2016 dan SP II pada Maret 2017, keduanya berisi pelarangan operasi angklung jalanan di DIY. Pelarangan itu merupakan penegakan Perda DIY No 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

    Baca juga: Pengamen Angklung Protes Perda Gelandangan dan Pengemis

    Kepala Satpol PP DIY Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Yudaningrat  menilai para pengamen angklung melanggar Perda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

     "Para pengamen angklung itu mengganggu lalu lintas karena pergerakannya sampai ke bahu jalan. Mereka dalam bekerja juga meminta uang dari masyarakat dengan mengedarkan kaleng, itu sama dengan mengemis," ujar Gusti Yuda.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.