OTT KPK, FITRA Sebut Ada Korupsi untuk THR di Bulan Ramadan

Reporter

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sekretaris Jenderal FITRA Apung Widadi menilai indikasi kuat di balik operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK terhadap Ketua DPRD Mojokerto adalah korupsi untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR). Dia menyebutkan kasus itu sebagai tragedi di bulan suci Ramadan. “Hampir setiap tahun terjadi dan ditangkap KPK,” ujar Apung dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 18 Juni 2017.

Menurut Apung, indikasi suap melalui THR tersebut terlihat dari uang komitmen pengalihan anggaran. Dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi APBD pada Program Penataan Lingkungan Dinas PUPR Mojokerto senilai Rp 13 miliar. Padahal alokasi THR dari Kementerian Keuangan saat ini mencapai Rp 23 triliun.

Baca juga:
OTT di Mojokerto, KPK Menyita Uang Rp 470 Juta

Apung mencontohkan kejadian 2016 yaitu korupsi Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. Dalam persidangan pada 22 Februari 2017, kata dia, Yan menyampaikan perbuatannya didasari alasan THR. “Saya diminta menyiapkan THR untuk Kapolres dan Kejari beserta Jajaranya,” kata Apung menirukan pernyataan Yan.

Selain itu, tiga tahun sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut turut juga menangkap sejumlah orang saat bulan Ramadan yang mengarah ke THR. Apung teringat dua perkara korupsi setelah adanya penangkapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan OC Kaligis.

Baca pula:
OTT KPK di Bengkulu, Jaksa Parlin Purba Dikenal Ramah

Perkara pertama adalah penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Agustus 2013, Kedua adalah penangkapan Bupati Karawang, Ade Swara, pada Juli 2014. “Bahkan tahun 2002 dalam kasus DKP juga ada indikasi korupsi untuk THR,” kata Apung.

Menurut Apung, saat ini adalah momentum pembahasan APBD Perubahan 2017 di daerah-daerah dan mulai perencanaan APBD 2018. Dia menilai momentum tersebut menjadi rawan. “Menteri Dalam Negeri perlu mengimbau menghentikan proses dan dilanjutkan setelah lebaran agar tidak ada transaksional dalam pembahasan APBD tersebut,” ujar Apung.

Silakan baca:

OTT Bengkulu Disebut Receh, Laode: KPK Melihat Dampaknya

Selain itu Apung menilai para ulama harus turun gunung saat Ramadan tiba. Tujuannya untuk mengkampanyekan antikorupsi dan jangan mengotori bulan suci dengan Korupsi THR. Politikus harus diajari cara hidup sederhana, tidak usah gengsi kalau tidak membagi THR, terlebih dari uang haram.

DANANG FIRMANTO






KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

43 menit lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

19 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

23 jam lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

1 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

1 hari lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

1 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.