OTT KPK, FITRA Sebut Ada Korupsi untuk THR di Bulan Ramadan

Reporter

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sekretaris Jenderal FITRA Apung Widadi menilai indikasi kuat di balik operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK terhadap Ketua DPRD Mojokerto adalah korupsi untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR). Dia menyebutkan kasus itu sebagai tragedi di bulan suci Ramadan. “Hampir setiap tahun terjadi dan ditangkap KPK,” ujar Apung dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 18 Juni 2017.

Menurut Apung, indikasi suap melalui THR tersebut terlihat dari uang komitmen pengalihan anggaran. Dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi APBD pada Program Penataan Lingkungan Dinas PUPR Mojokerto senilai Rp 13 miliar. Padahal alokasi THR dari Kementerian Keuangan saat ini mencapai Rp 23 triliun.

Baca juga:
OTT di Mojokerto, KPK Menyita Uang Rp 470 Juta

Apung mencontohkan kejadian 2016 yaitu korupsi Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. Dalam persidangan pada 22 Februari 2017, kata dia, Yan menyampaikan perbuatannya didasari alasan THR. “Saya diminta menyiapkan THR untuk Kapolres dan Kejari beserta Jajaranya,” kata Apung menirukan pernyataan Yan.

Selain itu, tiga tahun sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut turut juga menangkap sejumlah orang saat bulan Ramadan yang mengarah ke THR. Apung teringat dua perkara korupsi setelah adanya penangkapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan OC Kaligis.

Baca pula:
OTT KPK di Bengkulu, Jaksa Parlin Purba Dikenal Ramah

Perkara pertama adalah penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Agustus 2013, Kedua adalah penangkapan Bupati Karawang, Ade Swara, pada Juli 2014. “Bahkan tahun 2002 dalam kasus DKP juga ada indikasi korupsi untuk THR,” kata Apung.

Menurut Apung, saat ini adalah momentum pembahasan APBD Perubahan 2017 di daerah-daerah dan mulai perencanaan APBD 2018. Dia menilai momentum tersebut menjadi rawan. “Menteri Dalam Negeri perlu mengimbau menghentikan proses dan dilanjutkan setelah lebaran agar tidak ada transaksional dalam pembahasan APBD tersebut,” ujar Apung.

Silakan baca:

OTT Bengkulu Disebut Receh, Laode: KPK Melihat Dampaknya

Selain itu Apung menilai para ulama harus turun gunung saat Ramadan tiba. Tujuannya untuk mengkampanyekan antikorupsi dan jangan mengotori bulan suci dengan Korupsi THR. Politikus harus diajari cara hidup sederhana, tidak usah gengsi kalau tidak membagi THR, terlebih dari uang haram.

DANANG FIRMANTO






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

13 menit lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

4 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

10 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

16 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

17 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

17 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

18 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

18 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

19 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka