Wali Kota Padang Tolak Iklan Rokok, Siap Kehilangan PAD Rp 4 Miliar

Reporter

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan tanda Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan kepada Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). Anugerah Dana Rakca merupakan penghargaan bagi provinsi atau kota/kabupaten yang berkinerja baik dalam pemanfaatan Dana Insentif Daerah, sebanyak 36 kepala daerah se-Indonesia menerima anugerah tersebut. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Padang - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah menegaskan komitmennya bahwa Kota Padang Bebas Iklan Rokok 2018. Alasannya,  membentengi generasi muda dari dampak rokok.  Menurut Mahyeldi, sejumlah produk rokok yang ijin pemasangan reklame rokoknya sudah berakhir tidak akan diperpanjang, sehingga reklame rokok itu harus segera diturunkan. Diantaranya reklame rokok yang berada di jalan Hamka dekat jembatan Basco Mall,  dan reklame rokok yang terpasang di dekat jembatan Siteba.

Komitmen Padang untuk bebas iklan rokok mulai 2018 dikatakan  Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah, saat mengikuti langsung proses penurunan reklame rokok di jalan Hamka, Padang, Rabu,  14 Juni 2017. “Keputusan tidak lagi menerima reklame rokok bukan hal baru. Ini sebenarnya sudah menjadi agenda Pemko Padang sejak 2014. Pertimbangannya karena lebih banyak dampak negatif iklan rokok bagi generasi muda, daripada dampak positifnya,” kata Mahyeldi.

Baca juga:

Padang Luncurkan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah

Ia merasa dikuatkan atas dukungan siswa-siswa SMP dari 30 sekolah di kota Padang, yang datang kepadanya untuk mengadukan keresahan mereka atas iklan rokok yang menyasar perokok pemula seperti pelajar SMP.  Semakin besar dan kuat dukungan dari warganya, akan semakin menguatkan komitmen Pemko Padang untuk menjadikan Padang Bebas Iklan Rokok mulai 2018.

“Per 31 Desember 2017 semua reklame atau iklan rokok sudah tidak ada lagi di kota Padang,” ujar Mahyeldi. Termasuk iklan rokok yang menempel di kedai dan warung-warung, atau yang menjadi papan nama toko.

Baca pula:

Ramadan, Momen Paling Pas untuk Berhenti Merokok

Atas komitmen ini, Pemko Padang siap kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar Rp 3 - 4 miliar per tahun dari iklan atau reklame rokok. Namun, soal kehilangan PAD ini Mahyeldi mengaku tidak risau karena masih banyak sumber pendapatan PAD lainnya seperti rumah sakit, hotel dan restoran. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang, Adib Alfikri, yang ikut mendampingi Mahyeldi juga mengaku tidak risau. “Masih banyak sumber pendapatan lain dari hadirnya iklan atau reklame produk elektronik yang potensial mendatangkan PAD, seperti produk Samsung, Opo, dan lainnya,” kata Adib Alfikri.

Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, menyampaikan apresiasi kepada Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah atas komitmen tersebut. “Kami sangat mendukung komitmen Pak Wali Kota Mahyeldi melarang total iklan rokok di kota Padang, sebab pelarangan iklan rokok memang menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Iklan rokok menjadi faktor penyebab utama meningkatnya konsumsi rokok,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 17 Juni 2017.

Silakan baca:

Penelitian Ilmiah tentang Bahaya Rokok di Indonesia Masih Rendah  

Berbagai studi,  menurut Lisda,  menunjukkan terpaan iklan dan promosi rokok sejak usia dini meningkatkan persepsi positif dan keinginan untuk merokok. Studi Uhamka 2007 juga menunjukkan, 46.3 persen remaja mengaku iklan rokok mempengaruhi mereka untuk mulai merokok.  “Sehingga, bila faktor yang mempengaruhi anak untuk mulai merokok ini kita hilangkan, akan menjadi langkah besar untuk menurunkan jumlah perokok muda di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Gesyca, Pembaharu Muda kota Padang, merasa sangat bangga dengan kemajuan cepat yang dicapai Pemerintah Kota Padang terkait komitmen Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah terkait Padang Bebas Iklan Rokok mulai 2018.

S. DIAN ANDRYANTO






Gagal Atasi Endemi Rokok sehingga Perokok Anak Meningkat, Koalisi Sipil Beri Rapor Merah untuk Jokowi - Ma'ruf

23 jam lalu

Gagal Atasi Endemi Rokok sehingga Perokok Anak Meningkat, Koalisi Sipil Beri Rapor Merah untuk Jokowi - Ma'ruf

Menurut Ifdhal Kasim, kabinet Jokowi - Ma'ruf tidak hadir selama ini dalam menangani masalah epidemi rokok di Tanah Air.


Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

4 hari lalu

Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

Potensi kerugian negara dari pungutan bea cukai atas ribuan barang sitaan ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar.


Eks Karyawan di Bekasi Bunuh Bekas Bos Saat Mencuri Rokok di Toko Kelontong

10 hari lalu

Eks Karyawan di Bekasi Bunuh Bekas Bos Saat Mencuri Rokok di Toko Kelontong

Eks karyawan itu hendak mencuri di toko kelontong tempat dia pernah bekerja. Namun aksinya diketahui oleh bekas bosnya. Curi sejumlah dus rokok.


4 Kiat Jaga Kesehatan Tulang

16 hari lalu

4 Kiat Jaga Kesehatan Tulang

Kesehatan tulang dapat diterapkan dengan melakukan serangkaian kebiasaan berikut.


Alasan Kasus Kanker di Indonesia Terus Naik, Hasbullah: Konsumsi Nikotin Seperti Rokok

18 hari lalu

Alasan Kasus Kanker di Indonesia Terus Naik, Hasbullah: Konsumsi Nikotin Seperti Rokok

Menurut Hasbullah Thabrany, faktor risiko kanker terbesar disebabkan karena konsumsi nikotin seperti rokok.


Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen Dinilai Masih Kurang Untuk Mengendalikan Konsumsi

19 hari lalu

Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen Dinilai Masih Kurang Untuk Mengendalikan Konsumsi

Komite Nasional Pengendalian Tembakau memberikan usulan kepada pemerintah menambah tarif cukai guna menekan konsumsi rokok.


Inilah 4 Alasan Cukai Rokok Naik 10 Persen Menurut Sri Mulyani

20 hari lalu

Inilah 4 Alasan Cukai Rokok Naik 10 Persen Menurut Sri Mulyani

Tarif cukai rokok naik 10 persen disetujui Jokowi dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Alasannya, selain karena faktor kesehatan, juga untuk meningkatkan pendapatan negara.


Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkes Semula Berharap Bisa Sampai 25 Persen

22 hari lalu

Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkes Semula Berharap Bisa Sampai 25 Persen

Kemenkes angkat bicara menanggapi keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen.


Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

22 hari lalu

Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

Febrio Kacaribu memaparkan berbagai pertimbangan atas ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen.


Malaysia Golongkan Permen Karet Mengandung Nikotin Tidak Beracun

51 hari lalu

Malaysia Golongkan Permen Karet Mengandung Nikotin Tidak Beracun

Pemerintah Malaysia memasukkan pengganti nikotin berupa patch atau permen karet sebagai produk tidak beracun.