TEMPO.CO, Makassar - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah bakal memprioritaskan penyelesaian pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan. Untuk itu pemerintah mengucurkan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1,2 triliun tahun ini.
Baca: Pemerintah Tawarkan Proyek Kereta Api Bali ke Cina
"Jalur rel kereta api sudah dirapatkan tingkat pusat, tahun ini didahulukan penyelesaian kereta api di Sulsel. Sudah ada dananya dan kita harapkan selesai 2019," kata Budi Karya saat melakukan peninjauan posko mudik lebaran di Pelabuhan Makassar, Sabtu 17 Juni 2017.
Menurut dia, jalur kereta api sepanjang 140 kilometer ini bakal menjadi percontohan lantaran dijadikan angkutan logistik. Wilayah tersebut memiliki empat pabrik semen sehingga dibutuhkan pengangkutan batu bara dan semen. "Kita inginkan kereta api di Sulsel menjadi contoh secara nasional, ada kereta api fleksibel dan membanggakan," tuturnya. "Jadi kita akan menggunakan 100 kilo untuk jalur kereta api dan 40 kilonya bisa digunakan pabrik semen dengan baik."
Budi meyakini tahun depan sudah ada pihak swasta yang turut terlibat dalam pembangunan tersebut. Apalagi, lanjut dia, sudah banyak swasta yang menawarkan diri, seperti investor dari Korea dan Cina. "Ke depan bisa dikelola secara komersial karena kita ingin ada iklim investasi, bukan dana dari APBN saja.
Terkait pembebasan lahan, ia mengakui tak ada permasalahan hingga ke Kabupaten Baru. Namun yang menjadi kekhawatiran itu saat masuk wilayah Makassar. "Sekarang tak ada kendala pembebasan lahan, nanti masuk Makassar baru susah. Tapi saya minta tolong Pak Gubernur untuk selesaikan."
Baca: Tiket Kereta Mudik Kelas Premium di Madiun Dijual Mulai Hari Ini
Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa proyek ini sudah menjadi program prioritas di tingkat nasional. Sehingga diharapkan tahun depan ada investor yang terlibat untuk pembangunan kereta api tersebut. "Kita persilakan pihak swasta bergabung, harapan Pak Menteri kan dananya bukan bersumber dari APBN saja," ucap Syahrul.
DIDIT HARIYADI