Tersangka Suap DPRD Mojokerto Ditahan 20 Hari

Reporter

Editor

Erwin prima

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Empat tersangka hasil operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam, 16 Juni 2017 ditahan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penahanan ini diberlakukan untuk 20 hari masa penahanan. “Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di sejumlah lokasi,” kata Febri di kantornya di Jakarta, Sabtu 17 Juni 2017.

Baca: Kena OTT KPK, Ketua DPRD Kota Mojokerto Terancam Dipecat PDIP

Febri mengatakan Wiwiet Febriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ditahan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur. Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur. Umar Faruq ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan Abdullah Fanani ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Selain penahanan itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan tim juga mengamankan duit senilai Rp 470 juta dari beberapa pihak. "Diduga senilai Rp 300 juta uang tersebut merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PUPR," kata Basaria.

KPK, kata Basaria, menilai duit tersebut adalah duit komitmen kepada DPRD Kota Mojokerto agar menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan Dinas PUPR Kota Mojokerto 2017 senilai Rp 13 miliar.

Sementara itu, dua orang yang juga dicokok oleh petugas KPK, T dan H, masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diduga berperan sebagai perantara.

KPK, kata Basaria, pun menyangkakan Wiwiet melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Basaria mengatakan pihaknya menduga Wiwiet berperan sebagai pemberi suap.

Baca: OTT di Mojokerto, KPK Menyita Uang Rp 470 Juta

Sementara untuk tiga orang pejabat DPRD Mojokerto diduga sebagai penerima. Ketiganya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ARKHELAUS W.






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

8 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

9 jam lalu

Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

Putri Candrawathi menitipkan anaknya yang paling muda ke neneknya setelah ia ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri mulai hari ini


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

10 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

11 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

12 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


Kuasa Hukum Sebut Putri Candrawathi Ikhlas Ditahan Bareskrim Polri

13 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Putri Candrawathi Ikhlas Ditahan Bareskrim Polri

Kuasa hukum Putri Candrawathi, Arman Hanis mengatakan penahanan dilakukan setelah kondisi kliennya dinyatakan baik secara fisik


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

13 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

15 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Putri Candrawathi Jalani Wajib Lapor Hari Ini, Febri Diansyah: Komitmen Penuhi Kewajiban Hukum

18 jam lalu

Putri Candrawathi Jalani Wajib Lapor Hari Ini, Febri Diansyah: Komitmen Penuhi Kewajiban Hukum

Febri Diansyah mengatakan akan mendampingi Putri Candrawathi saat melakukan wajib lapor di Bareskrim pada hari ini.


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

18 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.