Korupsi Anggaran, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Anggota DPRD Mojokerto

Reporter

Editor

Budi Riza

KPK membawa enam orang hasil tangkap tangan di Mojokerto, Jawa Timur untuk diperiksa di KPK, Jakarta, 17 Juni 2017. Tempo/Arkhelauwisnu

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka dalam korupsi pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, Jawa Timur. Empat tersangka ini terdiri atas tiga pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mojokerto dan satu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK, di kantornya di Jakarta, Sabtu, 17 Juni 2017.

Baca: Enam Orang Hasil OTT di Mojokerto Digiring ke KPK

Tiga orang anggota DPRD Mojokerto yang diduga sebagai penerima adalah Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto asal Fraksi PDI Perjuangan; Umar Faruq, Wakil Ketua DPRD asal Partai Amanat Nasional; dan Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD asal Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dua orang yang juga dicokok oleh petugas KPK, T dan H, masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diduga berperan sebagai perantara.

Baca: OTT KPK di Mojokerto Diduga Terkait Proyek Pembangunan Kampus

KPK, kata Basaria, menetapkan Wiwiet melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Basaria mengatakan pihaknya menduga Wiwiet berperan sebagai pemberi suap.

Untuk tiga orang pejabat DPRD Mojokerto diduga sebagai penerima. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ARKHELAUS WISNU






Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

8 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

10 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

25 hari lalu

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

26 hari lalu

Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

Gubernur DIY memerintahkan pembongkaran kios ilegal di atas lahan peruntukan Jogja Planning Gallery dipercepat dengan menggunakan alat berat.


KPK Sita Uang Rp 8 Miliar di Kasus Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara

30 hari lalu

KPK Sita Uang Rp 8 Miliar di Kasus Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara

KPK menyita uang senilai Rp8 miliar dalam kasus pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemkab Morowali Utara


KPK Periksa Bupati Marowali Utara soal Proyek Pembangunan Kantor DPRD

31 hari lalu

KPK Periksa Bupati Marowali Utara soal Proyek Pembangunan Kantor DPRD

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menyebut dirinya bersama wakil ditanyai penyidik KPK mengenai aliran dana.


13 Peristiwa Sepanjang 2022 di Riau: Vonis Bebas Pencabulan Dekan Unri dan Imam Mahdi Palsu

35 hari lalu

13 Peristiwa Sepanjang 2022 di Riau: Vonis Bebas Pencabulan Dekan Unri dan Imam Mahdi Palsu

Sepanjang 2022 telah terjadi banyak kejadian di Riau. Pelecehan seksual yang diduga dilakukan Dekan Unri hingga Imam Mahdi palsu.


MKD Award, Apresiasi Bagi Anggota DPR dan DPRD

54 hari lalu

MKD Award, Apresiasi Bagi Anggota DPR dan DPRD

Terdapat 27 Anggota DPR dari 9 fraksi yang memperoleh penghargaan


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

30 November 2022

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

17 November 2022

APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

Raperda APBD Kabupaten Kediri tahun 2023 diketahui telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kediri untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)