Curhat Siti Fadilah Supari setelah Divonis 4 Tahun Bui

Reporter

Editor

Elik Susanto

Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Dituntut 6 Tahun Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Siti Fadilah Supari mempertimbangkan tidak mengajukan banding terhadap vonis dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes)  di Kementerian Kesehatan. Mantan Menteri Kesehatan ini divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 16 Juni 2017, karena terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 1,9 miliar.

"Kayaknya tidak (banding) ya. Saya sudah mengira bahwa begitu saya sudah melihat keanehan dari fakta-fakta persidangan dan tuntutan. Lebih kaget lagi, ketika saya berharap hakim akan memilih salah satu dari dakwaan, ternyata ini dua dakwaan," kata Siti seusai sidang.

Baca juga: Soal Aliran Duit ke PAN, Begini Pengakuan Siti Fadilah Supari

Selain diganjar 4 tahun bui, Siti Fadilah harus membar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah harus membayar uang pengganti Rp 550 juta subsider 6 bulan kurungan.
Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Siti Fadilah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar subsider 1 tahun kurungan.

"Sisa uang Rp 550 juta itu segera dikembalikan Itu ketentuan negara, walaupun saya tidak sama sekali menerima. Tapi kalau tidak mengembalikan hukuman ditambah," kata Siti Fadilah yang tampak kecewa dengan putusan hakim.

Simak pula: Usai Baca Pleidoi, Siti Fadilah Sebut Ada Dokumen yang Digelapkan

"Ini Indonesia, biasanya begitu tuntutan, vonisnya dua perempat atau dua pertiga, saya sudah menduga dari awal. Saya sangat shock dan kecewa, fakta persidangan tidak dipakai. Kalau fakta persidangan dipakai tidak begini, apa gunanya sidang berkali-kali dengan biaya negarai," ungkap Siti mencurahkan argumentasinya.

Hakim menilai, Siti Fadilah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dua kasus yaitu pertama, menyalahgunakan kewenangan dalam proyek alkes dengan menunjuk langsung PT Indofarma Global Medika Tbk. Akibatnya kerugian keukeangan negara mencapai Rp 5,783 miliar. Kerugian negara ini adalah keuntungan PT Mitra Medidua yang merupakan suplier alkes PT Indofarma.

PT Indofarma Global Medika ditunjuk Siti sebagai rekanan untuk melaksanaan pengadaan buffer stock tersebut. Direktur perusahaan itu, Ary Gunawan, datang bersama dengan Ketua Sutrisno Bachir Foundation (SBF) Nuki Syahrun yang juga adik ipar mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir.

Nuki Syahrun kemudian menghubungi Direktur Utama PT Mitra Medidua Andi Krisnamurti yang merupakan suami Nuki, Rizaganti Syahrun, untuk menjadi suplier alkes PT Indofarma. Namun  jaksa penuntut umum menilai bahwa keuntungan PT Indofarma juga merupakan kerugian negara. Sedangkan hakim mengangap keuntungan PT Indofarma bukanlah kerugian negara.

PT Indofarma menerima pembayaran Rp 13,9 miliar setelah dikurangi pajak dari jumlah tersebut dibayar ke PT Medidua. Sehingga mendapat selisih Rp 364 juta dan PT Mitra Medidua mendapat Rp 5,783 miliar. "Selisih PT Indofarma sebesar Rp 364 juta bukan kerugian negara karena PT Indofarma adalah BUMN yang sumber keuangannya berasal dari negara. Selisih uang yang diterima PT Indofarma adalah uang negara yang ditempatkan di PT Indofarma karena keuangan negara termasuk yang ditempatkan di BUMN sesuai dengan UU Tipikor," kata hakim.

Ketua jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri, mengatakan akan mendalami kembali laporan BPK.
"Masalah kerugian negara itu dasarnya dari laporan BPK. "Kami punya waktu 7 hari untuk pikir-pikir. Kami akan mempertimbangkan (banding).”

Dalam dakwaan kedua, Siti Fadilah dinilai menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alkes I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan alat tersebut.

Suap itu berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai total Rp 500 juta dari Sri Rahayu Wahyuningsih selaku manager Institusi PT Indofarma Tbk dan dari Rustam Syarifudin Pakaya selaku Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang diperoleh dari Dirut PT Graha Ismaya Masrizal sejumlah Rp 1,4 miliar juga berupa MTC. Sehingga total yang diterima Siti Fadilah Supari Rp 1,9 miliar. 

ANTARA | DANANG FIRMANTO






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

16 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Akui Ketakutan Virus Corona, Siti Fadilah Supari Minta Pemerintah Bertindak

8 Juli 2021

Akui Ketakutan Virus Corona, Siti Fadilah Supari Minta Pemerintah Bertindak

Siti Fadilah Supari meminta pemerintah segera mempercepat vaksinasi minimal 181 juta dari 270 juta penduduk Indonesia demi terbentuknya herd immunity.


Jokowi Tegaskan Pemerintah Akan Terus Genjot Testing dan Tracing Covid-19

21 Februari 2021

Jokowi Tegaskan Pemerintah Akan Terus Genjot Testing dan Tracing Covid-19

Jokowi menyebut jumlah testing harian di Indonesia sudah memenuhi standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).


Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari Bebas dari Penjara

31 Oktober 2020

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari Bebas dari Penjara

Siti Fadilah Supari divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Juni 2017.


Bagikan Nasi Bungkus, Jerinx SID: I Believe in Siti Fadilah

5 Juni 2020

Bagikan Nasi Bungkus, Jerinx SID: I Believe in Siti Fadilah

Sambil membagikan makanan, Jerinx SID menyampaikan pesan-pesan perjuangan Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari yang saat ini masih ditahan.


Wawancara Siti Fadilah, Deddy Corbuzier: Ambil Ilmunya

27 Mei 2020

Wawancara Siti Fadilah, Deddy Corbuzier: Ambil Ilmunya

Deddy Corbuzier mengatakan dari wawancara dengan Siti Fadilah Supari, ada informasi seputar COVID-19 yang bisa diambil untuk kepentingan bangsa.


Siti Fadilah Supari Diduga Diwawancarai Deddy Saat Izin Berobat

26 Mei 2020

Siti Fadilah Supari Diduga Diwawancarai Deddy Saat Izin Berobat

Rika mengatakan, wawancara Deddy dengan Siti Fadilah Supari itu melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.


Ditjen PAS Persalahkan Wawancara Deddy dengan Siti Fadilah Supari

26 Mei 2020

Ditjen PAS Persalahkan Wawancara Deddy dengan Siti Fadilah Supari

Deddy Corbuzier diduga mewawancarai Siti Fadilah Supari pada Rabu malam, 20 Mei 2020, di Ruang Paviliun Kartika kamar 206, RSPAD Gatot Subroto.


Andi Arief Minta Pemerintah Segera Bebaskan Siti Fadilah Supari

26 Mei 2020

Andi Arief Minta Pemerintah Segera Bebaskan Siti Fadilah Supari

Andi Arif usul, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laolay menggunakan diskresi untuk membebaskan Siti Fadilah Supari yang kini berusia lebih dari 70 tahun.