Orang Tua Protes PPDB Jateng yang Dinilai Singkirkan Siswa Pintar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa SMK Negeri 2 Solo mengerjakan soal latihan Ujian Nasional (Unas) 2015 secara online di aula sekolah setempat, Solo, Jawa Tengah, 1 April 2015. ANTARA FOTO

    Sejumlah siswa SMK Negeri 2 Solo mengerjakan soal latihan Ujian Nasional (Unas) 2015 secara online di aula sekolah setempat, Solo, Jawa Tengah, 1 April 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Solo - Sejumlah warga Surakarta dan sekitarnya memprotes kebijakan Gubernur Jawa Tengah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Kebijakan tersebut dianggap menyingkirkan calon siswa berprestasi untuk bersekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri unggulan.

    Para orang tua siswa yang tengah mencari sekolah di SMA itu mengelar aksi di halaman SMP 1 Surakarta, pada Jumat 16 Juni 2017.

    "Anak-anak berprestasi menjadi tersingkir lantaran aturan ini," kata salah satu peserta aksi, Joseph Yusman.

    Menurutnya, sistem PPDB online memberikan kuota minimal 20 persen bagi sekolah untuk mengambil siswa baru dari keluarga miskin. Kebijakan tersebut membuat siswa dengan nilai yang cukup bagus menjadi tersingkir.

    "Sebenarnya kami tidak anti dengan keluarga miskin," katanya. Hanya saja, siswa miskin yang perlu mendapat prioritas seharusnya juga memiliki prestasi yang bagus.

    Salah satu warga yang lain, Yustina menyebut bahwa anaknya memiliki nilai rata-rata sembilan.

    "Tapi ternyata tersingkir dari SMA favorit yang diinginkan," katanya. Ironisnya, siswa dengan nilai rata-rata enam justru bisa diterima lantaran masuk melalui jalur siswa miskin.

    Dia menyebut Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2017 itu tidak menghargai perjuangan siswa dalam menempuh ujian nasional.

    "Bahkan jerih payah belajar selama tiga tahun seolah sia-sia," katanya. Sebab, bisa masuk ke sebuah SMA favorit merupakan salah satu motivasi dari siswa.

    Peraturan tersebut menurutnya juga menyusahkan masyarakat yang tinggal di perbatasan kota dan kabupaten. Sebab, aturan tersebut mengatur bahwa sekolah hanya diperkenankan memberikan kuota 7 persen bagi warga luar daerah.

    Koordinator aksi, Bambang Saptono berharap agar peraturan gubernur itu direvisi. "PPDB online ini harus diulang dari awal," katanya. Menurutnya, anak-anak berprestasi selayaknya bisa sekolah di sekolah yang diinginkan.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.