TPDI: Pansus Hak Angket KPK Menjadi Lembaga Peradilan Tandingan

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai ada pergeseran target dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi jika memanggil paksa Miryam S. Haryani. Jika DPR memaksa, kata Petrus, ini semakin memperuncing perbedaan target dan kepentingan antara tugas Pansus Hak Angket dan tugas penyidikan dan penuntutan oleh KPK.

“Ini sudah menunjukan bahwa DPR sedang menjadikan Pansus Hak Angket DPR sebagai lembaga peradilan tandingan,” kata Petrus melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 16 Juni 2017.

Baca juga: Pansus Hak Angket DPR, KPK Sepakat Kajian Pakar Hukum

Menurut dia, pemanggilan Miryam S Haryani oleh Pansus Hak Angket KPK hanya untuk menutupi dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pembahasan anggaran pada setiap proyek besar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Angket KPK Risa Mariska menyatakan akan memanggil paksa Miryam S Haryani jika KPK tidak memberikan izin. Pansus Angket, kata Risa, sudah mengirimkan surat permohonan ke KPK untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket KPK pada Senin, 19 Juni 2017, pekan depan. Jika, Miryam tidak hadir setelah tiga kali pemanggilan, kata Risa, Pansus akan meminta Kepala Kepolisian RI untuk memanggil paksa.

Hak Angket KPK ini awalnya digunakan oleh DPR untuk memaksa KPK membuka rekaman penyidikan Miryam S Haryani, politikus Hanura yang menjadi saksi dugaan korupsi e-KTP. Miryam mencabut seluruh berita pemeriksaannya dan mengaku ditekan oleh penyidik. Saat dikonfrontir, Novel Baswedan selaku penyidik senior KPK mengatakan bahwa saat pemeriksaan Miryam mengaku diancam oleh 6 koleganya di DPR. 

Simak pula: DPR Akan Panggil Miryam Soal Hak Angket, KPK: Tidak Boleh

Petrus menilai DPR seharusnya membuka diri dan membudayakan kontrol publik atas perilaku anggotanya yang terjerat kasus korupsi. Jika DPR menganggap penjelasan pimpinan KPK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR bahwa intimidasi itu tidak benar, maka DPR cukup melaporkan Miryam ke kepolisian untuk dilakukan proses hukum karena bersaksi dusta.

Petrus menuding Hak Angket KPK hanya untuk membentuk lembaga peradilan tandingan untuk menguji kebenaran kesaksian Miryam. “Padahal kewenangan untuk menguji kebenaran keterangan seseorang saksi dalam suatu perkara, hanya boleh dilakukan di bawah sumpah oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum diawali dengan proses penyidikan,” ujar dia. Ia pun menyarankan agar DPR mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia pun menilai Pansus Hak Angket KPK berada dalam konflik kepentingan. Sebabnya, di satu sisi DPR berkewajiban mendorong KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, menurut dia, Hak Angket KPK ini bertujuan untuk membuka hasil penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP. “Yang secara etika dan hukum hanya boleh dibuka dalam proses hukum di KPK dan Pengadilan Tipikor,” ujar dia.

Lihat juga: 3 Kekeliruan Pansus Hak Angket KPK Versi Mahfud MD dan Pakar Lain

ARKHELAUS W.






Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

29 hari lalu

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

21 Maret 2022

PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

PDIP menilai PKS tak memiliki dasar argumen yang kuat untuk mengusulkan Pansus Hak Angket Minyak Goreng.


PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

19 Maret 2022

PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

"Harus dibuat hak angket agar persoalan minyak goreng bisa diketahui akar masalahnya dan siapa mafia yang bermainnya," ujar Ujang


PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

18 Maret 2022

PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Minyak Goreng di DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya satu dari sembilan bahan pokok itu.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

30 Maret 2021

TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

TP3 Laskar FPI meminta PKS mendorong hak angket kematian 6 anggota laskar.


Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

27 Juli 2020

Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

Usulan pembentukan hak angket oleh DPR berkaitan dengan kasus pelarian Joko Tjandra sebelumnya disampaikan oleh ICW.


Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

26 Juli 2020

Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

ICW sebelumnya telah mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut pelarian buron Djoko Tjandra.


Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

26 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

Perkara Djoko Tjandra telah berimbas pada pencopotan tiga jenderal di kepolisian dari jabatannya.


ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

25 Juli 2020

ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

Peneliti ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut kasus Joko Tjandra, termasuk DPR.