Jika KPK Tak Izinkan, Pansus Angket Panggil Paksa Miryam Haryani

Reporter

Anggota DPR Komisi III dari Fraksi PDIP Risa Mariska menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 17 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Risa Mariska berkukuh ingin menghadirkan tersangka dugaan kesaksian tidak benar dalam sidang kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Seandainya KPK tidak memberi izin maka upaya pemanggilan paksa bisa dilakukan Pansus. Risa berujar Pansus sudah mengirimkan surat ke KPK untuk meminta izin agar Miryam S Haryani dapat hadir Senin, 19 Juni 2017, pekan depan.

Baca: DPR Akan Panggil Miryam Soal Hak Angket, KPK: Tidak Boleh

Bila Miryam S Haryani tidak hadir, maka Pansus Hak Angket akan melakukan pemanggilan kedua dan ketiga. "Kalau nggak (datang) sampai tiga kali, kami akan minta paksa. Tapi kan sangat  ironis kalau pemanggilan paksa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan Panitia Hak Angket dapat memanggil siapapun meski orang tersebut berstatus tersangka. "Kalau di UU MD3 atau tata tertib DPR kami bisa memanggil siapa saja," katanya.

Simak: Terdakwa e-KTP Akui Memberi Uang untuk Miryam S. Haryani

Namun karena Miryam saat ini dalam kewenangan KPK, maka panitia tetap harus mengirimkan permohonan izin kepada lembaga antirasuah itu. Menurut Risa, Panitia Angket  dapat meminta Kepala Kepolisian RI untuk memanggil paksa Miryam bila tak kunjung datang setelah tiga kali pemanggilan.

Pansus berharap KPK dapat kooperatif dengan memberikan izin untuk menghadirkan Miryam. "Saya sih menyarankan jangan sampai itu (pemanggilan paksa) terjadi. Makanya saya minta kooperatif," ujarnya.

Anggota Komisi Hukum ini menjelaskan pemanggilan Miryam bukan untuk membuka rekaman pemeriksaannya. Miryam diminta hadir guna mengklarifikasi surat keterangan yang dibuatnya tentang bantahan bahwa dirinya ditekan oleh sejumlah anggota Dewan.

Lihat: Kepada Elza Syarief, Miryam S. Haryani Akui Terima Uang E-KTP

"Betul tidak dia mengirimkan surat itu? Mengapa dia mengirimkan surat itu? Ini kan banyak pertanyaan yang akan disampaikan teman-teman pansus untuk menanyakan soal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan panitia khusus hak angket KPK tidak perlu memanggil tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani.

Menurut dia, pansus cukup menunggu proses di pengadilan saja bila ingin mendengarkan rekaman tentang ada atau tidaknya ancaman terhadap Miryam yang diduga dilakukan sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

"Akan segera kami naikkan, kok. Kalau kami naikkan, kan rekamannya (Miryam S. Hariyani) bisa dibuka di persidangan," kata Agus saat ditemui selepas acara buka puasa bersama Komisi Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017.

AHMAD FAIZ






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

5 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

12 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

12 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

13 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

15 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

16 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

19 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

20 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

20 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif