Yusril: Pengaturan Presidential Threshold Berpotensi Digugat

Reporter

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditemui seusai sidang permohonan pencabutan pemanduan pelantikan pimpinan DPD oleh MA di PTUN, Jakarta Timur, 24 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, memperkirakan pengaturan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu atau RUU Pemilu bisa berakhir pada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Yusril, MK pun berpotensi membatalkan pasal ambang batas presidensial tersebut.

Yusril berpendapat pembatalan soal dalam RUU Pemilu tersebut dimungkinkan lantaran MK sendirilah yang memutuskan ketentuan pemilu serentak pada 2019. “Logika Pemilu serentak adalah tidak adanya ambang batas,” kata Yusril dalam keterangan tertulis pada Kamis malam, 16 Juni 2017. Maka, ia pun menilai pengaturan ambang batas pencalonan preisden inkonstitusional.

Baca juga: Usul Presidential Threshold 20 Persen, Mendagri: Tolong Dong...

Pembahasan RUU Pemilu antara parlemen dan pemerintah berjalan alot. Setidaknya ada lima isu krusial belum disepakati: sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. Soal presidential threshold, pemerintah bersikukuh agar syarat pengajuan calon adalah parpol atau gabungan parpol yang mendapatkan 20-25 persen suara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun meminta parlemen mengakomodasi usulan pemerintah. Bahkan, jika tidak ada titik temu hingga Senin, 19 Juni 2017, Tjahjo mempertimbangkan memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan. Ia pun mempertimbangkan untuk menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagai dasar pemilu pada 2019.

Yusril menilai keinginan pemerintah yang didukung oleh fraksi PDIP, Golkar dan Nasdem agar ambang batas pencalonan presiden dan wapres dengan angka 20-25 persen kursi DPR bisa melahirkan pasangan capres tunggal atau koalisi tunggal. Kalaupun ada hanya akan ada satu pasangan calon. “Perbedaan paling hanya pada calon wapres saja. Keadaan ini tentu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi,” ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra pun mengusulkan agar implementasi Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. “Pemilu yang pesertanya partai politik itu hanyalah Pemilu Legislatif.. Jadi partai atau gabungan partai itu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pileg itu sendiri,” ujarnya.

ARKHELAUS W.






Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

6 hari lalu

Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

Kerabat Sultan Deli akan berikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra jika musyawarah sengketa Tanah Kesultanan Deli dengan Pemerintah RI tidak berhasil.


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

9 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

12 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

17 hari lalu

Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.


MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

8 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

MK kembali menolak gugatan presidential threshold. Gugatan itu diajukan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.


PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

26 April 2022

PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

PBB dan DPD menilai tak ada alasan kedudukan hukum yang bisa dilontarkan MK untuk menolak gugatan mereka terkait presidential threshold.


Incar Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024, PBB Ajak Konsolidasi PKB

9 Februari 2022

Incar Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024, PBB Ajak Konsolidasi PKB

Partai Bulan Bintang (PBB) optimistis bisa merebut suara dalam Pemilu 2024.


Ini Isi Lengkap Putusan MA Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

10 November 2021

Ini Isi Lengkap Putusan MA Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

Dalam putusannya, MA mengatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan tentang AD/ART Partai Demokrat.


MA Tolak Gugatan AD/ART Demokrat, Kubu AHY: Pertanda Demokrasi Terus Tumbuh

10 November 2021

MA Tolak Gugatan AD/ART Demokrat, Kubu AHY: Pertanda Demokrasi Terus Tumbuh

Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY berharap putusan MA dapat menjadi pertanda asa demokrasi masih terus bertunas.


Demokrat Serahkan Dokumen ke Kemenkumham untuk Lawan Kubu Moeldoko

14 Oktober 2021

Demokrat Serahkan Dokumen ke Kemenkumham untuk Lawan Kubu Moeldoko

Partai Demokrat menyerahkan ratusan dokumen ke Kemenkumham untuk menyanggah gugatan uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra ke MA.