JCW: Awas, Musim Pembagian Rapor Siswa Rawan Tindak Gratifikasi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah barang milik negara yang berasal dari gratifikasi KPK dilelang pada Festival Anti Korupsi 2015 di Sabuga, Bandung, Jawa Barat, 11 Desember 2015. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis Jogja Corruption Watch memperingatkan masih maraknya aksi pemberian barang alias gratifikasi dari orang tua siswa ke guru atau wali kelas saat pembagian rapor atau kenaikan kelas di sekolah-sekolah saat ini.

“Tak jarang ditemukan masih terjadi pemberian berupa barang dari orangtua siswa kepada guru sebagai tanda terima kasih,” ujar Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW Baharuddin Kamba, Kamis 15 Juni 2017.
Padahal aksi pemberian barang itu jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang karena masuk dalam kategori gratifikasi.

Baca : KPK Minta Semua Kementerian Bentuk Unit Gratifikasi

Kamba menuturkan, merujuk pada pasal 12B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pengertian gratifikasi yakni pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” ujarnya.

Kamba melanjutkan, melihat aturan mengenai gratifikasi Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sementara sanksi tertera di Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Simak pula : Suap Panitera PN Jakarta Utara, KPK Periksa Lagi Saipul Jamil

JCW pun mendesak pemerintah melalui Dinas Pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun kota Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai larangan pemberian maupun penerimaan bingkisan atau kenang-kenangan di lingkungan sekolah dengan alasan apapun.

“Pemberian barang dari orang tua ke murid merupakan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi,” ujarnya.

Selain Dinas Pendidikan, Jogja Corruption Watch juga mendorong Inspektorat daerah bersama Dinas Pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun kota Yogyakarta melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah saat penerimaan rapor. “Jika ditemukan oknum guru menerima pemberian barang, maka tindakan tegas harus diberikan,” ujarnya.

Jogja Corruption Watch membuka posko aduan bagi warga yang menemukan masih adanya gratifikasi di lingkungan sekolah.

PRIBADI WICAKSONO






KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

5 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

5 hari lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

6 hari lalu

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

Laporan diajukan setelah Paulus mensomasi 2 x 24 jam ke tim kuasa hukum usai dituding terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

6 hari lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

7 hari lalu

KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Direktur Asia Cargo Airlines Revy Dian Permata Sari sebagai saksi soal penyewaan jet pribadi oleh Gubernur Lukas Enembe


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

8 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?