Soekarwo Copot Jabatan Dua Kepala Dinas yang Ditangkap KPK  

Reporter

Editor

Setiawan

Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama peraih nobel ekonomi, Profesor Robert Fry Eagle III di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, 20 Februari 2017. (Kredit: humas pemprov Jawa Timur)

TEMPO.CO, Malang - Jabatan dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah dialihkan kepada pelaksana tugas supaya pelayanan masyarakat di kedua dinas itu tetap berjalan.

Baca: Disebut KPK Terlibat Suap DPRD Jatim, Ini Kata ...

Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Surabaya, Selasa, 6 Juni lalu. Mereka ditangkap bersama Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki, Anang Basuki Rahmat (ajudan Bambang), serta dua staf DPRD bernama Rahman Agung dan Santoso.

“Sudah ada pelaksana tugasnya. Kedua orang kepala dinas itu pun sudah diganti dan gajinya dikurangi setengah,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo setelah menikmati makan malam dalam acara Safari Ramadan Partai Demokrat di Hotel Santika Premiere, Kota Malang, Kamis malam, 15 Juni 2017.

Sedangkan sanksi bagi Anang, Agung, dan Santoso menunggu ketetapan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan.

Soekarwo memastikan ia tidak ragu-ragu memecat anak buahnya yang terbukti melakukan korupsi. Tindakan kelima anak buahnya bersama Basuki dinilai sudah mencoreng upaya membangun pemerintahan yang bersih.

Baca: Suap DPRD Jatim, KPK Tetapkan 6 Tersangka

Safari Ramadan itu dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang juga Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono, ratusan kader Partai Demokrat, puluhan anak yatim-piatu, serta unsur pimpinan daerah Kota Malang.

ABDI PURMONO






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

56 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.