Tolak Kebijakan Full Day School, PBNU Kirimkan Surat ke Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang lima hari sekolah dalam sepekan (full day school). Selain menyatakan penolakan, PBNU pun mengirimkan surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan yang terbit pada 9 Juni lalu itu.

    "Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat, PBNU meminta kepada presiden untuk mencabut kebijakan lima hari sekolah," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Gedung PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2017.

    PBNU mempertanyakan alasan kebijakan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang dinyatakan sebagai pemenuhan visi penanaman budi pekerti dan pembentukan karakter siswa.

    Baca: Jokowi Pahami Keresahan Masyarakat Soal Full Day School

    "Pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah," kata dia.

    Said menyebut pemantauan intensif oleh pihaknya menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap menerima kebijakan lima hari sekolah, alias delapan jam belajar tersebut. "Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain soal fasilitas yang menunjang."

    Kebijakan yang akan diberlakukan mulai Juli mendatang itu pun dinilai bertentangan dengan ketentuan waktu kerja guru yang tercantum di Pasal 35 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    Beban kerja guru dalam aturan tersebut, kata dia, adalah minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka dengan siswa, dalam sepekan.

    Baca: KPAI Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Kebijakan Full Day School

    "Maka kebijakan lima hari sekolah berpotensi besar melampaui batasan yang telah diatur," ujar Said.

    Mendikbud Muhadjir sendiri meyakini kebijakan full day school tak akan membebani peserta didik. Dia menilai murid tak akan berada di dalam kelas dan diberi pelajaran terus-menerus.

    "Masih ada persepsi yang salah di sebagian masyarakat seolah anak-anak akan di kelas (selama) delapan jam diberi pelajaran terus-menerus. Sama sekali tidak," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa,  13 Juni 2017 lalu.

    YOHANES PASKALIS

    Video Terkait:
    PBNU Tolak Kebijakan Full Day School Kirimkan Surat ke Presiden




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.