Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta Kecam Hak Angket KPK

Reporter

Massa Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, 23 Januari 2015. Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Yogyakarta -Puluhan warga Yogya yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta menggelar aksi unjukrasa menentang usulan hak angket oleh DPR terhadap KPK di depan Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis, 15 Juni 2017.

Para warga yang menentang hak angket untuk KPK itu didominasi kaum perempuan itu menggunakan pakaian jawa lengkap berbalut rompi plastik merah dengan berbagai tulisan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Pernikahan, Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, dan lainnya.

Baca juga:

DPR Akan Panggil Miryam Soal Hak Angket, KPK: Tidak Boleh

“Hak angket terhadap KPK menunjukkan adanya konflik kepentingan yang besar dari DPR karena bersamaan dengan kasus korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK,” ujar Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM), Yogyakarta, Tri Wahyu di sela aksi.

Tri menuturkan, korupsi e-KTP merupakan satu bukti sempurna jika kasus korupsi telah dirancang sejak awal dalam suatu proyek pemerintah. Terlebih dalam perjalanan pengusutan kasus itu, KPK menemukan sejumlah anggota DPR mendominasi pihak yang diduga menerima aliran dana proyek yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Baca pula:

3 Kekeliruan Pansus Hak Angket KPK Versi Mahfud MD dan Pakar Lain

Dalam aksi itu, para aktivis di Yogya juga memajang sejumlah nama anggota DPR yang menjadi panitia angket KPK juga disebutkan (diduga terlibat/menerima aliran dana) dalam persidangan kasus korupsi e-KTP.

Yakni Agun Gunanjar selaku Ketua Panitia Angket yang berasal dari Fraksi Golkar (disebut menerima 1,047 dollar AS), Masinton Pasaribu dari fraksi PDI Perjuangan, Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar, dan Desmond J Mahesa dari Fraksi Gerindra (ketiganya disebut menekan mantan anggota DPR Miryam S Haryani agar tak mengakui perbuatan penerimaan uang dari proyek e-KTP).

Silakan baca:

Soal Hak Angket KPK, Peneliti LIPI: Ujian bagi Presiden Jokowi  

“Kami sayangkan sekali ada bekas aktivis 1998 seperti Masinton Pasaribu dan Desmond J Mahesa ikut jadi panitia hak angket KPK,” ujar Tri. Aktivis perempunan dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi (PIA) Wasingatul Zakiah menuturkan, korupsi e-KTP paling merugikan kelompok perempuan. Sebab e-KTP menjadi identitas pokok warga negara yang selama ini dipakai untuk mengakses berbagai keperluan dasar bagi tiap rumah tangga. Seperti mengurus bantuan sosial, mengurus akta kelahiran, sampai jaminan sosial.

“Semua dokumen selalu menggunakan KTP, dan kini warga diberi layanan dari hasil proyek yang jadi bancakan elit,” ujar Zakiah. Oleh sebab itu, dalam aksi tersebut para ibu-ibu mengenakan rompi bertulis berbagai jenis dokumen dan program yang bergantung pada e-KTP. “Seluruh perempuan Indonesia harus bergerak menentang hak angket KPK ini,” ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO






Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

23 menit lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK


KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

2 jam lalu

KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

KPK menyayangkan kasus Formula E diseret ke masalah politik. Saat ini KPK masih mengumpulkan informasi termasuk dengan memanggil Anies Baswedan.


Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

3 jam lalu

Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terlihat hadir jelang acara deklarasi Capres oleh Partai NasDem yang digelar hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

3 jam lalu

Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

KPK menyatakan penanganan perkara lembaganya tak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam kaitan tudingan memaksakan kasus Formula E ke penyidikan


Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

3 jam lalu

Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

KPK menyatakan kasus Formula E dengan salah satu terperiksa Anies Baswedan masih di tahap penyelidikan.


Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

4 jam lalu

Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta KPK tidak menjadi alat politik menjelang Pemilu 2024.


Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

5 jam lalu

Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bakal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung partainya hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Belum Diusung Parpol, Anies Dideklarasikan Sebagai Capres oleh Majelis Warga

7 jam lalu

Belum Diusung Parpol, Anies Dideklarasikan Sebagai Capres oleh Majelis Warga

Majelis Warga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan rakyat pada Minggu 2 Oktober 2022. Deklarasi ini diikuti oleh 57 perwakilan


5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

1 hari lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 hari lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.