DPR Akan Panggil Miryam Soal Hak Angket, KPK: Tidak Boleh

Reporter

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat diwawancara sejumlah awak media usai pembukaan Anti-Corruption Teacher Supercamp, di Nusa Dua, Bali, 31 Oktober 2016. TEMPO/BRAM SETIAWAN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan lembaganya tak bakal mengizinkan Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan di luar pengadilan. Terlebih, jika yang diminta menyangkut substansi yang sedang diproses di KPK. DPR sebelumnya menyatakan akan memanggil Miryam untuk diminta penjelasan.

"KPK beranggapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, KPK tidak akan memperbolehkan tersangka KPK untuk memberikan keterangan di luar proses peradilan," kata Syarif melalui pesan singkat, Kamis, 15 Juni 2017.

Panitia hak angket KPK berencana memanggil Miryam pada Senin pekan depan. Pemanggilan ini untuk mencari tahu siapakah yang benar antara Miryam dan penyidik KPK tentang ancaman dan tekanan dari anggota dewan.

Baca: DPR Panggil Miryam S. Hariyani, Ketua KPK: Tunggu Saja di Sidang

Rencana pemeriksaan Miryam ini merupakan bagian dari angket yang digulirkan DPR kepada KPK. Angket ini awalnya digunakan oleh DPR untuk memaksa KPK membuka rekaman penyidikan Miryam, politikus Hanura yang menjadi saksi dugaan korupsi e-KTP.

Saat persidangan, Miryam S. Haryani mencabut seluruh berita pemeriksaannya dan mengaku ditekan penyidik. Namun saat dikonfrontir, penyidik KPK mengatakan bahwa saat pemeriksaan Miryam mengaku diancam koleganya di DPR. KPK pun menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberi keterangan palsu.

Saat ini, KPK sudah meminta pendapat sejumlah pakar untuk menentukan sikap menghadapi serangan hak angket DPR. Namun belum ada kesimpulan final mengenai sikap KPK.

Baca: Rapat Pansus Hak Angket KPK, Agun Bacakan Surat Miryam S Haryani

Meski begitu, Syarif mengatakan pada dasarnya KPK sepakat dengan pendapat para ahli. "KPK telah memutuskan bahwa ada hal-hal yang mendasari KPK dalam menentukan sikap," katanya.

Hal-hal yang mendasari pertimbangan KPK adalah pertama, aturan perundang-undangan. Kedua, proses pembentukan angket. Ketiga, materi angket yang dimintakan ke KPK. "Terakhir kenyataan obyektif yang melingkupi pembentukan panitia angket yang terjadi sekarang," kata Syarif.

Sebanyak 132 pakar hukum tata negara mengeluarkan kajian terkait pembentukan panitia khusus hak angket terhadap KPK. Pembentukan tersebut mereka nilai cacat hukum.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

15 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

18 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

21 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif