Jokowi Pahami Keresahan Masyarakat Soal Full Day School  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) tertawa lepas saat menuju ruang Teratai untuk memimpin rapat terbatas tindak lanjut KTT One Belt One Road di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Presiden meminta  seluruh jajaran untuk meningkatkan kepercayaan dalam investasi dan mengoptimalkan peluang untuk menarik investor lebih banyak. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) tertawa lepas saat menuju ruang Teratai untuk memimpin rapat terbatas tindak lanjut KTT One Belt One Road di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Presiden meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kepercayaan dalam investasi dan mengoptimalkan peluang untuk menarik investor lebih banyak. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memahami keresahan masyarakat menyangkut kebijakan lima hari sekolah atau full day school. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi sudah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang hal itu.

    "Pemerintahan (Jokowi) menangkap apa yang menjadi keresahan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017. Meski demikian, ia meminta semua pihak agar membaca dan memahami dulu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

    Baca juga: Wapres JK: Full Day School Tak Bisa Diputuskan di Tingkat Menteri

    Pramono tak menjawab apakah pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Ia menegaskan pemerintah sudah memahami keresahan yang terjadi. Saat ditanya apakah kebijakan itu akan dibahas di rapat terbatas yang dipimpin Jokowi, ia pun menjawab hal senada. "Lebih lengkap tanya ke Mendikbud," ucapnya.

    Kebijakan lima hari sekolah yang rencananya akan diterapkan di tahun ajaran baru menimbulkan polemik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai full day school tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat, khususnya siswa yang ada di daerah. KPAI memandang tidak semua siswa bisa menerima lima hari sekolah.

    Kemarin, Menteri Agama Lukman Saifuddin berharap agar kebijakan lima hari sekolah (full day school) tidak berdampak kepada keberadaan madrasah. Ia ingin kedua lembaga pendidikan, yaitu
    sekolah dan madrasah bisa saling menguatkan.

    "Saya berkepentingan agar keberadaan madrasah diniyah jangan terkena dampak negatif dari full day school," kata Lukman. Menurut dia, perlu ada pengakuan kepada guru-guru madrasah atau
    pesantren dengan cara menambah jam belajar.

    ADITYA BUDIMAN




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.