Tahanan Narkoba Pemilik Sel Mewah Akan Dipindah ke Nusakambangan  

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat wawancara khusus dengan tim Majalah TEMPO. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan akan memindahkan penghuni sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Haryanto Chandra, ke LP Nusakambangan di Kabupaten Cilacap. Namun dia menunggu lantaran status Haryanto Chandra masih di bawah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pemindahan Haryanto buntut dari penggeledahan BNN ke kamarnya akhir bulan lalu. Saat itu, BNN menemukan lima unit telepon seluler, rekening Bank Central Asia, satu unit laptop, satu unit kamera pengintai (CCTV), pendingin ruangan, dan modem.

Baca: Menkumham Yasonna Laoly Benarkan Ada Sel Mewah di Cipinang

Haryanto diduga memiliki hubungan dengan jaringan narkoba Freddy Budiman. "Chandra akan saya pindahkan ke Nusakambangan," kata Yasonna, Rabu malam, 14 Juni 2017.

Kementerian Hukum dan HAM, kata Yasonna, telah menindaklanjuti hasil penggeledahan BNN itu. Ia menyatakan telah menandatangani surat pencopotan kepala LP Cipinang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun diminta memeriksa LP secara reguler.

Lihat: Kisah Sel Mewah 3 Pesohor Lapas Cipinang: Tommy, Ricardo, Freddy

Untuk mencegah hal serupa kembali terjadi, menurut Yasonna, kementeriannya akan mengirimkan surat ke BNN. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta daftar semua narapidana narkotika yang diduga memiliki jaringan narkoba. Para tahanan itu nantinya akan dipindahkan ke penjara khusus.

Menurut Yasonna , BNN kerap menyampaikan bahwa ditengarai ada sekitar 200 bandar narkoba di 30 LP . Karena itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berharap BNN memberi nama-nama bandar narkoba di dalam penjara tersebut agar dipindahkan dan dijaga bersama-sama. "Di situ (penjara khusus) ada polisi, BNN, dan semua pihak. Jadi mengurangi apa yang dikatakan potensi jaringan itu," ujarnya.

AHMAD FAIZ






Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

8 jam lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

5 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

5 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

6 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

7 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

21 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

21 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

22 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

23 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

23 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.