KPK Segera Tentukan Sikap Resminya Terkait Hak Angket  

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjadi narasumber Kelas Inspirasi di Magetan, Jawa Timur. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan lembaganya akan segera menentukan sikap resmi terkait dengan pansus hak angket dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan setelah KPK menerima masukan dari berbagai ahli hukum tata negara.

”Kami pelajari dulu, besok pagi kami berlima (selaku) pimpinan sudah sepakat mengenai sikap kami. Karena sudah dua hari mendapatkan masukan dari para ahli,” kata Agus Rahardjo saat ditemui selepas acara buka puasa bersama Komisi Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017, menjawab hak angket yang digulirkan DPR

Baca juga:
Agenda Pansus Hak Angket KPK, Panggil Miryam S. Haryani
DPR Panggil Miryam S. Hariyani, Ketua KPK: Tunggu Saja di Sidang

Agus menjelaskan, dari masukan para ahli itu, pihaknya akan berembuk termasuk apakah bersedia datang ke rapat-rapat pansus bila diundang. “Jikalau saran ahli ini (menyatakan) cacat hukum, kami akan tentukan sikap dulu,” tuturnya.

Pansus hak angket KPK telah bergulir dan mulai menggelar rapat-rapatnya. Dalam rapat terakhir hari ini, pansus bahkan berniat memanggil tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani.

Baca pula:
Soal Hak Angket KPK, Peneliti LIPI: Ujian bagi Presiden Jokowi
Pansus Hak Angket Buka Posko Pengaduan Masyarakat Terkait KPK

Menurut Agus Rahardjo, hal itu tidak perlu dilakukan. Pansus, kata dia, cukup menunggu proses di pengadilan saja bila ingin mendengarkan rekaman tentang ancaman terhadap Miryam yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi Hukum.

Pansus beranggapan keterangan Miryam diperlukan sebagai kesaksian permulaan. Sebab, pernyataan Miryam kepada penyidik KPK yang menjadi akar dibentuknya angket ini. Saat menjadi saksi korupsi e-KTP, Miryam mengaku ditekan enam rekannya di DPR. Belakangan, ia mencabut kesaksiannya meski di bawah sumpah sehingga menjadi tersangka.

Ketua pansus hak angket, Agun Gunanjar, mengatakan angket tidak hanya membahas soal rekaman Miryam. Pihaknya ingin menyelidiki pula mengenai dugaan penyimpangan anggaran yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

AHMAD FAIZ







KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

15 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

18 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

21 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif