Menteri Amran Klaim Pelibatan TNI Sukses, Data Ombudsman Berbeda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memanen padi di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Ngawi. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memanen padi di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Ngawi. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk membuka sawah baru yang diharapkan bisa mendukung pencapaian swasembada pangan. TNI menjadi ujung tombak pelaksanaannya di seluruh daerah.

    Sejak 2015, tentara dilibatkan dalam berbagai hal, dari penyuluhan, pembangunan infrastruktur, pencetakan sawah, distribusi mesin pertanian, hingga penyerapan produk pertanian.

    Baca: Menteri Amran: Toko Tani Indonesia Beroperasi Sampai H-2 Lebaran

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim program tata kelola beras sejak melibatkan TNI, 2015, sudah sukses besar. "Sebelum bekerja sama dengan TNI produksi sawahnya 26 ribu hektare per tahun. Namun, setelah kerja sama, jumlah percetakan sawahnya menjadi 500 persen atau menjadi 138 ribu hektare pada tahun lalu. Artnya, bagus sekali dong," ujarnya kepada Tempo seperti dalam Koran Tempo edisi Selasa, 13 Juni 2017.

    Berdasarkan data dari Ombudsman Republik Indonesia dan Nota Keuangan 2015, pada tahun 2015, Kementerian Pertanian menggelontorkan duit Rp 429 miliar untuk membuka lahan sawah seluas 30 ribu hektare. Namun, yang tercetak hanya 20 ribu hektare.

    Kemudian pada tahun 2016, kementerian yang dipimpin Amran kembali mengeluarkan anggaran Rp 3,5 triliun untuk mencetak 130 ribu hektare. Di tahun lalu, yang tercetak 129 hektare.

    Tahun 2017, anggaran yang dikucurkan Rp 1,5 triliun untuk mencetak 80 ribu hektare sawah. Tahun ini, luas sawah yang tercetak belum terdata.

    Baca: Kementerian Pertanian Mengeluh Dana Program Cetak Sawah Terbatas  

    Keterlibatan TNI dalam mengurus produksi pangan dipermasalahkan Ombudsman. Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan program tersebut tidak didukung regulasi yang patut hanya berdasarkan nota kesepahaman (MoU). Padahal, "Undang-Undang TNI mensyaratkan perlu ada keputusan politik presiden. Namun hingga kini SK Presiden belum diterbitkan," katanya kepada Tempo pekan lalu.

    Menanggapi Ombudsman yang mempersoalkan keterlibatan TNI, Menteri Amran menanggapi dengan santai. "Mengapa harus dipertanyakan? Kan semua lembaga kerja sama dengan TNI, seperti kepolisian, kejaksaan.

    MITRA TARIGAN | HUSSEIN ABRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pidato Jokowi Terkait Kinerja dan Capaian Lembaga Tinggi Negara

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019. Inilah hal-hal penting dalam pidato Jokowi.