Didakwa Terima Suap, Patrialis Akbar: Demi Allah Tidak Pernah  

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap 'judicial review' di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mendengarkan pembacaan dakwaan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Juni 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, membantah dakwaan menerima suap seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dakwaan, Patrialis disebut menerima suap US$ 70 ribu, Rp 4,043 juta, dan janji sebesar Rp 2 miliar dari pengusaha daging impor, Basuki Hariman.

"Saya keberatan dengan dakwaan JPU. Sumpah demi Allah sampai ke Arsy tidak pernah sekali pun, satu rupiah pun, saya tidak terima dari Basuki," kata Patrialis di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Baca: Patrialis Akbar Didakwa Terima Suap US$ 70 Ribu dan Janji Rp 2 M

Patrialis mengatakan sejak awal bertemu dengan Basuki, ia telah memberi batasan-batasan. "Saya sampaikan tiga rambu," ujarnya.

Pertama, Patrialis Akbar memastikan Basuki bukan pihak yang terlibat dalam gugatan perkara di Mahkamah Konstitusi. Ia juga memastikan Basuki tidak berafiliasi dengan penggugat atau tergugat. "Dia bilang tidak, jadi boleh kita berkawan," kata Patrialis. Mantan hakim ini beralasan ia ingin membangun komunikasi dengan Basuki karena pengusaha itu adalah seorang pendeta.

Kedua, ia tidak mengizinkan Basuki membahas uang apalagi memberi uang. "Alhamdulillah, dari awal sampai detik ini tidak pernah Basuki Hariman bicara uang," kata Patrialis. Untuk menghindari fitnah, Patrialis juga melarang Basuki membawa tas saat bertemu dengannya.

Baca: Sidang Suap Hakim MK, Jaksa: untuk Golf dan Umrah Patrialis Akbar

Terkait dengan uang dan janji yang diberikan melalui perantara Kamaludin, Patrialis mengatakan tak pernah mendapat informasi, baik dari Kamaludin maupun Basuki. "Saya sama sekali tidak tahu dan baru tahu saat uang itu ditanya penyidik," katanya.

Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari Basuki Hariman agar mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Uang-uang yang diduga ditujukan untuk Patrialis diduga diserahkan melalui Kamaludin.

MAYA AYU PUSPITASARI






Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

3 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

10 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

4 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

5 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

18 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

20 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

20 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

25 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

29 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.