Didakwa Terima Suap, Patrialis Akbar: Demi Allah Tidak Pernah  

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap 'judicial review' di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mendengarkan pembacaan dakwaan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Juni 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, membantah dakwaan menerima suap seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dakwaan, Patrialis disebut menerima suap US$ 70 ribu, Rp 4,043 juta, dan janji sebesar Rp 2 miliar dari pengusaha daging impor, Basuki Hariman.

"Saya keberatan dengan dakwaan JPU. Sumpah demi Allah sampai ke Arsy tidak pernah sekali pun, satu rupiah pun, saya tidak terima dari Basuki," kata Patrialis di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Baca: Patrialis Akbar Didakwa Terima Suap US$ 70 Ribu dan Janji Rp 2 M

Patrialis mengatakan sejak awal bertemu dengan Basuki, ia telah memberi batasan-batasan. "Saya sampaikan tiga rambu," ujarnya.

Pertama, Patrialis Akbar memastikan Basuki bukan pihak yang terlibat dalam gugatan perkara di Mahkamah Konstitusi. Ia juga memastikan Basuki tidak berafiliasi dengan penggugat atau tergugat. "Dia bilang tidak, jadi boleh kita berkawan," kata Patrialis. Mantan hakim ini beralasan ia ingin membangun komunikasi dengan Basuki karena pengusaha itu adalah seorang pendeta.

Kedua, ia tidak mengizinkan Basuki membahas uang apalagi memberi uang. "Alhamdulillah, dari awal sampai detik ini tidak pernah Basuki Hariman bicara uang," kata Patrialis. Untuk menghindari fitnah, Patrialis juga melarang Basuki membawa tas saat bertemu dengannya.

Baca: Sidang Suap Hakim MK, Jaksa: untuk Golf dan Umrah Patrialis Akbar

Terkait dengan uang dan janji yang diberikan melalui perantara Kamaludin, Patrialis mengatakan tak pernah mendapat informasi, baik dari Kamaludin maupun Basuki. "Saya sama sekali tidak tahu dan baru tahu saat uang itu ditanya penyidik," katanya.

Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari Basuki Hariman agar mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Uang-uang yang diduga ditujukan untuk Patrialis diduga diserahkan melalui Kamaludin.

MAYA AYU PUSPITASARI






Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

5 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

7 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

7 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

7 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

27 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Relawan Anies Baswedan menyebut putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat jadi Capres 2024 akan menimbulkan konflik kepentingan.


Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

28 hari lalu

Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

MK akhirnya memutuskan menteri tak harus mundur saat jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Begini bunyi keputusannya.


MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

29 hari lalu

MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

Dasco menyambut baik putusan MK ini. Menurut dia, sebagai pembantu Presiden, Menteri selayaknya mengajukan izin sebelum melenggang dalam Pilpres 2024.


Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

29 hari lalu

Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

Kata Hussein, pernyataan MK bahwa UU PSDN telah mengakomodir prinsip penolakan atau Consentious Objection tak benar.


MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

30 hari lalu

MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

MK menolak permohonan provinsi uji materi UU PSDN untuk Pertahanan Negara yang meminta penundaan pelaksanaan rekrutmen Komponen Cadangan.


Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

56 hari lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.