Sidang E-KTP, Jaksa KPK: Aliran Dana ke DPR Terbukti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman seusai menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman seusai menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -  Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan poin penting dalam pemeriksaan dua terdakwa korupsi e-KTP. Informasi itu adalah konfirmasi bahwa aliran dana korupsi telah sampai di kantong anggota DPR.

    "Bahwa tadi terdakwa I dan II sudah menyampaikan bahwa benar ada permintaan (uang) dari DPR sejumlah tertentu. Itu poin penting hari ini," kata jaksa Irene Putri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 12 Juni 2017.

    Baca: Menristek Dikti Bentuk Konsorsium untuk Proyek KTP Elektronik

    Pada sidang pemeriksaan terdakwa Irman dan Sugiharto, keduanya mengakui adanya penyerahan duit kepada DPR yang dilakukan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi merupakan pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang proyek e-KTP. Uang itu diserahkan melalui pencairan empat termin proyek e-KTP.

    Nilai uang yang diserahkan itu masing-masing adalah sebesar Rp 452 miliar, Rp 452 miliar, Rp 278 miliar, dan Rp 675 miliar. Penyerahan uang itu dilaporkan Anang Sugiana, direktur PT Quadra Solution, kepada Sugiharto.

    Baca: Proyek E-KTP, Cerita Paulus Tannos Dua Kali Bertemu Setya Novanto

    "Pemberian ke Setya Novanto dan anggota lain di DPR langsung diserahkan oleh Andi," kata Irene.

    Irene mengatakan pemberian uang  sekitar Rp 1,9 triliun itu terlepas uang US$ 1,5 juta, yang diserahkan Andi Narogong kepada Sugiharto. Sugiharto juga mendapat tambahan US$ 300 ribu dari Paulus Tanos, Direktur PT Sandipala Arthapura.

    Oleh Sugiharto, uang itu dibagikan kepada Miryam S Haryani sebesar US$ 1,2 juta, Markus Nari sebesar US$ 400 ribu, dan Irman US$ 200 ribu.

    Menurut kesaksian Sugiharto dan Irman, uang US$ 1,5 juta yang diberikan Andi ditujukan untuk jatah reses Komisi II DPR. Sejak awal, permintaan uang memang sudah disampaikan Ketua Komisi II periode 2009-2014 Burhanudin Napitupulu. "Uang kepada Miryam saya serahkan tiga kali langsung di rumahnya," ujar Sugiharto.

    Sugiharto mengatakan dia selalu menyerahkan uang untuk Miryam kepada ibu kandungnya. Sebab saat disampaikan, Miryam tidak pernah ada di rumah. "Saya telepon, katanya tinggalkan di ibu saya," kata Sugiharto menirukan ucapan Miryam.

    Irene mengatakan fakta ini mestinya bisa diperkuat dengan keterangan Miryam, yang tertuang dalam berita acara pemeriksaannya. Sayangnya, berita pemeriksaan itu telah dicabut.

    "Kemarin di BAP kan Miryam mengakui bahwa uang-uang itu diserahkan Sugiharto kepada dia kemudian diteruskan. Jadi keterangan Miryam cukup untuk kami bahwa dia mengakui," ucap Irene.

    Irene mengatakan jaksa penuntut akan mendalami fakta-fakta persidangan Irman dan Sugiharto ini dalam pemeriksaan tiga tersangka lainnya, yaitu Andi Narogong, Miryam, dan Markus Nari.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Video Terkait: Sidang Kasus E-KTP, Irman: Saya Tertekan Intervensi DPR




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.