Dapat Jatah Proyek E-KTP Kecil, Irman Sebut Marzuki Alie Marah  

Reporter

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat Marzuki Alie disebut pernah marah-marah lantaran mendapat jatah yang kecil dari bancakan proyek e-KTP. Informasi ini diungkapkan oleh terdakwa dugaan korupsi e-KTP Irman saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 12 Juni 2017.

"Bisa jadi Marzuki Alie marah-marah karena bagiannya kecil," kata Irman di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalamkasus dugaan korupsi e-KTP. Ia berujar, informasi itu ia peroleh dari cerita Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP.

Baca juga:
Buntut Nyanyian Saksi E-KTP, Marzuki Alie Bakal ke Bareskrim  


Korupsi E-KTP, KPK Menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka

Dalam perkara ini Andi diduga berperan membagi-bagi uang kepada anggota DPR agar pembahasan proyek e-KTP disepakati parlemen. Dalam catatan yang diberikan kepada mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, Andi merinci sejumlah nama yang bakal mendapat jatah proyek.

Adapun rinciannya: K atau kuning untuk Golkar Rp 150 miliar; B atau biru untuk Demokrat Rp 150 miliar; M atau merah untuk PDIP sebesar Rp 80 miliar; MA atau Marzuki Ali sebesar Rp 20 miliar; CH atau Chairuman Harahap sebesar Rp 20 miliar; LN atau partai lain sebesar Rp 80 miliar.

Baca pula:

Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP

"Saya dapat informasi dari Pak Andi yang cerita bahwa Pak Marzuki Alie marah. Mungkin merasa tidak sesuai," kata Irman.

Selain Mazuki dan Chairuman Harahap, sejumlah nama anggota Dewan juga disebut menerima aliran dana. Di antaranya Agun Gunanjar US$ 1,047 juta, Anas Urbaningrum US$ 5,5 juta, Markus Nari Rp 4 miliar, Miryam S. Haryani US$ 23 ribu.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait: Sidang Kasus E-KTP, Irman: Saya Tertekan Intervensi DPR








DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

8 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

13 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat